“Aktivitas politik Jokowi sebagai mantan presiden kendati tidak secara otomatis bisa mengurangi otoritas Prabowo. Namun, risiko baru bisa muncul apabila elite politik, birokrasi, atau partai-partai koalisi mulai menunjukkan loyalitas yang terbelah,” jelasnya.
Dalam kerangka itu, lanjut Syaifuddin, pernyataan Jokowi bahwa PSI mulai “ditakuti” dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan diri kader sekaligus memperkuat positioning PSI menuju 2029. Namun, apakah persepsi tersebut berubah menjadi kekuatan elektoral masih harus dibuktikan melalui pertumbuhan suara dan perolehan kursi.
Syaifuddin juga menilai hubungan politik Jokowi dan Prabowo tetap menjadi faktor penting untuk membaca perkembangan tersebut. Menurutnya, hubungan yang harmonis dapat meredam persepsi mengenai adanya dua pusat pengaruh, sementara kompetisi terbuka di antara keduanya dapat memperbesar isu tersebut di ruang publik.
“Sebaliknya, apabila muncul sinyal-sinyal kompetisi terbuka dalam koalisi, maka persepsi tersebut dapat berkembang menjadi isu politik yang lebih besar dan berbahaya,” katanya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan