Jokowi di PSI: Mitra Pemerintahan Prabowo atau Ancaman Elektoral?

JAKARTA — Masuknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai menambah variabel dalam peta politik menuju Pemilu 2029. Saat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dalam Rakorda DPD PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026), Jokowi menyebut PSI sebagai partai baru yang sudah membuat banyak pihak “ketakutan” dan akan menjadi partai besar.

Jokowi menyatakan dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Ia juga direncanakan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026, sementara Kaesang Pangarep tetap menjabat Ketua Umum PSI.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai masuknya Jokowi ke PSI membuat partai-partai lain perlu menghitung ulang strategi menuju 2029.

Menurutnya, Jokowi membawa modal politik, jejaring dan pengalaman elektoral, tetapi modal tersebut belum otomatis berubah menjadi kekuatan organisasi, suara, dan kursi.

“Partai lain bukan takut, tapi mulai menghitung ulang,” kata Arifki dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Arifki menilai keanggotaan Jokowi di PSI bukan sekadar perubahan administratif. Kehadiran mantan presiden itu dapat menjadi variabel baru dalam kalkulasi partai-partai lain, meskipun dampaknya terhadap elektoral PSI tetap harus dibuktikan melalui kerja organisasi.

PSI Tetap Bicara Prabowo-Gibran

Di tengah masuknya Jokowi ke PSI, hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi bagian dari dinamika tersebut.