Ketua Fraksi PAN MPR Desak Gibran Mundur Usai Putusan MA soal Suket SMA

JAKARTA, RMTVNews.com — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR RI, Syarifuddin Sudding, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah.

Dokumen itu digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Sudding menilai putusan tersebut menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan syarat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Ia meminta Gibran mundur secara sukarela sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.

Jika Gibran tetap mempertahankan jabatannya, Sudding menyebut DPR RI perlu menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan ini melalui jalur politik.

“Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus dieksekusi lewat jalur politik,” kata Sudding dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI itu berpandangan, pembatalan dokumen penyetaraan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari persyaratan administrasi yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Menurutnya, persoalan ini juga menyangkut legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.

“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas putusan Mahkamah Agung, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik,” ujarnya.

Sudding menyebut DPR memiliki instrumen konstitusional jika Gibran tidak bersedia mundur.

Ia merujuk pada hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar putusan MA yang menurutnya bersifat eksekutorial, serta Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden dan wakil presiden.

Penggunaan HMP tidak serta-merta memberhentikan seorang wakil presiden. Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan yang harus dilalui.

Usul DPR harus lebih dulu disetujui dalam rapat paripurna dengan syarat kuorum dan dukungan dua pertiga, kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika MK menyatakan terbukti, DPR meneruskan usul tersebut ke MPR, yang memutuskan dalam sidang paripurna MPR.

Polemik ini bermula dari putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026). Perkara diajukan advokat Muhammad Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, lalu mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Putusan itu menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Perkara ini berkaitan dengan persidangan di MK pada awal Oktober 2026, ketika terungkap bahwa dokumen pendidikan luar negeri Gibran berupa sertifikat kehadiran, bukan ijazah kelulusan.

Dalam penjelasan resminya pada Senin (2/11/2026), MA menegaskan putusan kasasi berfokus pada keabsahan surat keterangan penyetaraan dan tidak menjadi keputusan pemberhentian atau pembatalan jabatan wakil presiden.

Dengan demikian, konsekuensi putusan terhadap jabatan Gibran tidak dapat disamakan secara otomatis dengan pemberhentian.

Sejumlah pihak menafsirkan putusan ini berbeda. Subhan Palal dan pakar hukum Denny Indrayana menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut pilihan yang tersisa adalah Gibran mundur atau diberhentikan melalui DPR dan MPR.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo meminta DPR segera menentukan hak konstitusional yang akan digunakan.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan dapat ditempuh jika seluruh syarat konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif lain.