JAKARTA — Wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen menjadi 5 persen untuk Pemilu 2029 tidak hanya menjadi perdebatan soal angka. Besaran tersebut juga disebut sebagai bentuk kompromi politik antarpartai, sementara akademisi mengingatkan bahwa penyederhanaan jumlah partai tidak otomatis membuat parlemen lebih efektif.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut ambang batas dalam kisaran 4 hingga 7 persen, termasuk usulan 5 persen, sebagai kompromi politik untuk mempertahankan posisi partai-partai besar di parlemen.
“Bahwa angka threshold yang ada di kisaran 4 persen hingga 7 persen, termasuk 5 persen saat ini hanyalah kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar, bukan untuk kepentingan rakyat,” kata Fahri dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).
Fahri bahkan menantang partai politik yang mendukung ambang batas 5 persen untuk menaikkannya jauh lebih tinggi hingga 20 persen.
Di sisi lain, Partai Gelora menyatakan mendukung parliamentary threshold 0 persen dan menolak penerapan ambang batas 4, 5 maupun 7 persen.
Menurut Fahri, perdebatan threshold setidaknya mempertemukan dua pendekatan.
Pertama, pendekatan kedaulatan rakyat yang menghendaki agar suara pemilih dikonversi semaksimal mungkin menjadi representasi politik.
Kedua, pendekatan penguatan presidensialisme yang melihat penyederhanaan jumlah partai di parlemen sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerintahan.
Akademisi Pertanyakan Efektivitas
Di tengah tarik-menarik angka tersebut, akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tunjung Sulaksono memberikan catatan berbeda.
Tunjung menilai kenaikan parliamentary threshold menjadi 5 persen perlu dikaji secara kritis, terutama dari sisi representasi politik dan keterwakilan suara pemilih.
“Wacana menaikkan parliamentary threshold menjadi lima persen harus dilihat secara kritis, terutama dari sisi representasi dan demokrasi,” ujar Tunjung di Yogyakarta, Rabu (30/9/2026).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan