Rapat Paripurna DPR Ditutup, Usulan Pemakzulan Gibran Belum Dibahas

JAKARTA, RMTVNews.com — Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (10/11/2026) berakhir tanpa pembahasan mengenai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan DPR menyatakan telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), tetapi belum menetapkan langkah lanjutan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan laporan mengenai usulan tersebut sudah diterima pimpinan DPR.

Namun, proses selanjutnya masih harus dibicarakan dengan mempertimbangkan mekanisme yang berlaku di parlemen.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan, Selasa (10/11/2026).

Puan menegaskan, setiap proses politik di DPR harus mengikuti ketentuan konstitusi dan tata tertib lembaga legislatif.

“Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.

Dengan pernyataan tersebut, DPR belum memberikan keputusan apakah usulan Hak Menyatakan Pendapat akan dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam mekanisme ketatanegaraan, hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.

Usulan yang berkaitan dengan pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki tahapan konstitusional tersendiri.

Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus.

Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dibawa ke MPR untuk diputuskan melalui mekanisme sidang paripurna.