Survei Poltracking 2026: Elektabilitas Partai Politik dan Peta Pilihan Publik

JAKARTA — Survei Poltracking Indonesia terbaru memotret peta elektoral dan dinamika partai politik di Indonesia pada pertengahan 2026. Survei ini tidak hanya mengukur elektabilitas partai politik, tetapi juga melihat hubungan publik dengan partai, pertimbangan dalam memilih calon legislatif, serta tingkat pengenalan masyarakat terhadap wakilnya di DPR RI.

Survei Poltracking dilakukan pada 14–20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi.

Pengambilan sampel menggunakan metode stratified multistage random sampling dan wawancara tatap muka. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Elektabilitas partai politik dalam survei Poltracking

Dalam simulasi surat suara yang melibatkan 18 partai politik, Partai Gerindra tercatat dengan elektabilitas 23,2 persen. PDI Perjuangan memperoleh 11,6 persen, sedangkan Partai Golkar 10,4 persen.

Selanjutnya, PKB memperoleh 6,2 persen, Partai Demokrat 6,1 persen, NasDem 4,4 persen, PAN 3,4 persen, PKS 3,3 persen, PSI 2,3 persen, dan PPP 1,9 persen.

Sejumlah partai lainnya tercatat di bawah 1 persen. Sementara itu, 25,3 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab pilihan politiknya.

Data tersebut merupakan potret hasil survei pada Agustus 2026, sehingga tidak menggambarkan hasil pemilu ataupun prediksi hasil pemilu.

Gerindra, PDIP, dan Golkar

Temuan survei memperlihatkan tiga partai dengan angka elektabilitas dua digit, yakni Gerindra, PDIP, dan Golkar.

Gerindra tercatat 23,2 persen, PDIP 11,6 persen, dan Golkar 10,4 persen.

Selain angka elektabilitas, Poltracking juga mengukur asosiasi spontan masyarakat terhadap sejumlah partai politik.

Dalam pertanyaan terbuka atau top of mind, Gerindra paling banyak diasosiasikan dengan Prabowo Subianto sebesar 26,1 persen. PDIP paling banyak dikaitkan dengan Megawati Soekarnoputri sebesar 17 persen.

Partai Demokrat diasosiasikan dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebesar 16 persen, sedangkan NasDem dengan Surya Paloh sebesar 11 persen.

Publik masih percaya partai, tetapi tidak merasa dekat

Survei Poltracking juga menunjukkan adanya jarak antara kepercayaan terhadap partai politik dan kedekatan masyarakat dengan partai.

Sebanyak 49,7 persen responden menyatakan masih percaya terhadap keberadaan partai politik. Sebaliknya, 37,1 persen menyatakan tidak percaya.

Namun, ketika ditanya mengenai kedekatan dengan partai politik, hanya 12,3 persen yang menyatakan merasa dekat. Sebanyak 66,8 persen menyatakan tidak merasa dekat dengan partai politik.

Temuan tersebut menunjukkan dua ukuran yang berbeda dalam hubungan publik dengan partai: kepercayaan terhadap institusi partai dan perasaan kedekatan dengan partai.

Pemilih lebih banyak mempertimbangkan caleg

Salah satu temuan lain dalam survei berkaitan dengan pilihan legislatif.

Sebanyak 53,3 persen responden menyatakan lebih mempertimbangkan calon anggota legislatif, sedangkan 24,7 persen memilih berdasarkan partai politik.

Temuan ini membuat figur calon menjadi salah satu variabel penting dalam pilihan pemilih pada pemilu legislatif.

Pada saat yang sama, 57,6 persen responden mengatakan tidak tahu atau tidak mengenal anggota DPR RI yang mewakili daerahnya. Hanya 26,2 persen yang menyatakan tahu atau mengenal wakilnya.

Hubungan partai dan pilihan calon presiden

Poltracking juga mengukur apakah dukungan partai politik terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden memengaruhi pilihan masyarakat.

Sebanyak 44,5 persen responden mengatakan dukungan partai tidak memengaruhi pilihan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara 33 persen menyatakan dukungan partai berpengaruh.

Temuan tersebut menjadi bagian dari gambaran mengenai hubungan antara preferensi terhadap partai politik dan pilihan terhadap calon presiden.

Peta politik masih dapat berubah

Poltracking menegaskan bahwa temuan survei merupakan potret kondisi pada pertengahan Agustus 2026. Persepsi publik masih dapat berubah mengikuti isu dan langkah strategis yang dilakukan masing-masing partai politik.

Karena itu, angka elektabilitas dalam survei perlu dibaca sebagai pengukuran opini publik pada periode tertentu, bukan sebagai hasil pemilu.

Survei juga memperlihatkan bahwa membaca peta politik tidak cukup hanya melalui angka elektabilitas. Tingkat kedekatan masyarakat dengan partai, pengenalan terhadap calon legislatif, asosiasi publik terhadap figur politik, dan pertimbangan pemilih menjadi bagian lain dari dinamika politik Indonesia.

Bagi partai politik, data tersebut memberikan sejumlah indikator mengenai bagaimana publik mengenali partai dan kandidat. Bagi masyarakat, survei menjadi salah satu sumber informasi untuk memahami perkembangan peta elektoral menjelang tahapan politik berikutnya.