PT 5 Persen: Siapa yang Terdampak, Partai Nonparlemen atau Pemilih?

JAKARTA — Wacana menaikkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 5 persen dalam revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu mulai memperlihatkan garis perdebatan baru.

Di satu sisi, sejumlah partai politik di pemerintahan atau partai koalisi menyatakan dukungan. Di sisi lain, partai nonparlemen mempertanyakan dampaknya terhadap keterwakilan suara pemilih.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan Gerindra menyepakati ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Menurutnya, angka tersebut juga telah dibicarakan bersama sejumlah partai politik koalisi pemerintahan.

“Sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan, PKS juga menyampaikan, dan saya kira itu yang kita sepakati,” ujar Sugiono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sehari setelahnya menegaskan bahwa pembahasan tersebut belum menjadi keputusan final.

Pertemuan para ketua umum partai politik, kata Dasco, masih sebatas bertukar pikiran atau brainstorming.

“Jadi kalau brainstorming itu kan belum ada penentuan,” kata Dasco, Kamis (17/9/2026).

Jumlah Parpol di DPR Belum Tentu Berubah Drastis

Wacana PT 5 persen kemudian memunculkan pertanyaan, apakah kenaikan ambang batas dari 4 persen menjadi 5 persen benar-benar akan membuat jumlah partai di DPR berkurang secara signifikan?

Peneliti Perludem Haykal, menilai kenaikan tersebut berpotensi membuat jumlah partai di DPR tetap sama atau hanya berubah sedikit.

Menurut Haykal, hampir seluruh partai yang saat ini berada di parlemen telah memperoleh suara di atas 5 persen. Jika terjadi perubahan komposisi pada Pemilu 2029, ia memperkirakan perubahan itu tidak akan berlangsung secara drastis.