PT 5 Persen: Siapa yang Terdampak, Partai Nonparlemen atau Pemilih?

“Kalaupun akan ada pergantian, mungkin hanya ada satu atau dua partai baru yang kemudian masuk menggantikan dalam tanda kutip dua partai yang saat ini sudah berada di parlemen,” kata Haykal kepada Kompas.com.

Pandangan tersebut membuat perdebatan PT 5 persen menjadi lebih kompleks.

Jika kenaikan ambang batas tidak secara otomatis mengurangi jumlah partai di DPR secara signifikan, maka pertanyaan berikutnya adalah apa sebenarnya ukuran keberhasilan kebijakan tersebut?

Apakah cukup dengan mempersempit peluang partai-partai tertentu masuk parlemen, atau harus ada kajian yang lebih konkret mengenai hubungan antara besaran threshold dengan penyederhanaan sistem kepartaian?

Partai Perindo menjadi salah satu partai yang menolak wacana kenaikan PT menjadi 5 persen.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai besaran parliamentary threshold perlu dikaji kembali karena berkaitan langsung dengan proporsionalitas hasil pemilu dan jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi.

“Peningkatan PT menjadi 5% tidak sejalan dengan putusan MK yang mendorong adanya perumusan ulang besaran PT yang mampu menjaga proporsionalitas hasil pemilu dan suara terbuang,” kata Ferry, Rabu (16/9/2026).

Perindo sebelumnya juga menyampaikan opsi agar parliamentary threshold dihapus atau diturunkan menjadi 1 persen.

Perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu 2024, tetapi menjadi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.

Perubahan besaran threshold harus dilakukan dengan berpedoman pada parameter yang ditentukan MK.

MK tidak menetapkan angka pengganti tertentu. Artinya, MK tidak mengatakan parliamentary threshold harus menjadi 1, 2, 3, 5 persen atau dihapus sama sekali.