JAKARTA — Rencana konsolidasi perusahaan konstruksi milik negara tidak akan dilakukan secara serentak. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memilih mendahulukan perusahaan yang proses penggabungannya dinilai lebih mudah, sementara perusahaan dengan persoalan keuangan yang lebih kompleks akan ditangani melalui restrukturisasi.
Langkah tersebut menempatkan PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero) dalam tahap awal konsolidasi. Adapun PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk masih menjadi pekerjaan rumah karena membutuhkan penataan utang dan aset.
COO Danantara Dony Oskaria mengatakan, pendekatan bertahap dipilih karena kondisi masing-masing BUMN Karya tidak sama.
“Merger PTPP, Adhi Karya, kemudian Brantas Abipraya dan Nindya Karya, ini akan kita selesaikan. Ini yang paling mudah untuk dilakukan mergernya. Sehingga kita mulai melakukan merger ini dulu. Kemudian baru berikutnya perusahaan yang harus kita restrukturisasi. Itu ada WIKA dan Waskita,” ujar Dony seusai acara Executive Breakfast Meeting oleh IKA Fikom Unpad di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Danantara tidak memaksakan seluruh BUMN Karya masuk ke dalam satu skema merger pada waktu yang sama.
Kondisi masing-masing perusahaan menjadi dasar dalam menentukan tahapan konsolidasi.
Dony mengatakan WIKA dan Waskita membutuhkan perhatian lebih karena persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan struktur korporasi, tetapi juga aset dan beban utang.
“Terutama sekali WIKA dan Waskita. Kalau yang Hutama Karya, mereka relatif sehat. Jadi hanya WIKA, Waskita yang akan menjadi persoalan karena membutuhkan effort kita untuk melakukan restrukturisasi,” kata Dony.
Restrukturisasi kedua perusahaan tersebut akan mencakup optimalisasi atau divestasi aset untuk menurunkan beban utang. Setelah nilai kewajiban ditekan, sisa utang akan ditata melalui skema restrukturisasi.
“Divestasi aset mereka, menurunkan utangnya, sisanya akan kita restrukturisasi,” ujar Dony.
Dengan skema tersebut, agenda konsolidasi BUMN Karya kini berjalan dalam dua jalur.
Perusahaan yang relatif lebih siap didorong menuju merger, sementara perusahaan dengan persoalan keuangan lebih berat menjalani penyehatan terlebih dahulu.
Merger untuk Mengetahui Beban Riil
Pendekatan Danantara terhadap merger sebelumnya juga menunjukkan bahwa penggabungan perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai posisi keuangan entitas hasil konsolidasi.
Dalam penjelasan mengenai skema merger dan restrukturisasi PTPP pada Agustus 2026, Dony mengatakan proses tersebut perlu dilakukan secara tuntas.
“Perlu intens untuk restrukturisasi dan merger. Merger dulu, baru restrukturisasi. Kita merger-in aja. Kita harus tahu berapa yang harus di-absorb, berapa yang perlu dikoreksi di buku. Tapi harus tuntas, saya gak mau nanti ditunda-tunda,” ujar Dony.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa merger tidak diposisikan sebagai akhir dari persoalan BUMN Karya. Penggabungan justru menjadi bagian dari proses untuk memetakan kewajiban, aset, dan kondisi keuangan perusahaan secara lebih menyeluruh.
Untuk WIKA, Danantara sebelumnya juga menekankan pentingnya menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara realistis sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Kami yang realistis saja, tidak mau yang akal-akalan. Kami ingin tahu dulu riilnya berapa yang harus diperbaiki. Hal-hal yang khayalan kami coret,” kata Dony dalam arahan kepada manajemen WIKA pada Agustus 2026.
Persoalan Tidak Berhenti di Holding
Kompleksitas restrukturisasi BUMN Karya juga berasal dari struktur anak perusahaan. Danantara sebelumnya menyebut persoalan keuangan tidak hanya berada pada perusahaan induk, tetapi menjalar hingga anak dan cucu perusahaan.
Pada Agustus 2026, Dony menjelaskan bahwa masing-masing BUMN Karya memiliki banyak anak perusahaan sehingga proses penataan harus dilakukan satu per satu.
“Bisa bayangkan masing-masing punya anak perusahaan lebih dari 20. Jadi dengan begini sebetulnya bisa membayangkan seperti apa kita bekerja menyelesaikan satu per satu,” kata Dony.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan waktu karena tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah struktur perusahaan di tingkat holding.
“Ada cucu. Semuanya bermasalah juga. Jadi kita mesti bereskan itu one by one, satu per satu, satu per satu. Inilah yang memakan waktu,” ujarnya.
Karena itu, merger BUMN Karya tidak sekadar persoalan menentukan perusahaan mana yang akan menjadi satu entitas. Di dalamnya terdapat persoalan utang, aset, anak usaha, laporan keuangan, serta keberlanjutan bisnis.
Agenda konsolidasi Danantara mencakup tujuh perusahaan konstruksi pelat merah, yakni Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, PTPP, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya.
Rencana konsolidasi tersebut telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Pada November 2025, Danantara bahkan menunda merger karena masih banyak persoalan keuangan yang harus dirapikan.
Saat itu Dony mengatakan kondisi keuangan BUMN Karya masih membutuhkan penanganan sebelum penggabungan dilakukan.
“Teman-teman tentu tahu problematika di Karya banyak sekali, termasuk tadi restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi kan problem keuangan mereka cukup dalam di Karya-Karya ini,” ujar Dony pada November 2025.