ICW Bongkar Kontrak Rp14,69 Miliar Pemerintah dengan Perusahaan Raffi Ahmad

JAKARTA, RMTVNews.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Nilai delapan paket pengadaan sepanjang 2024 hingga 2026 tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Temuan itu disampaikan ICW melalui publikasi pada Senin, 9 November 2026. Data pengadaan bersumber dari portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam pernyataan resminya, ICW menyebut pengadaan tersebut memunculkan sejumlah persoalan, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran hingga potensi konflik kepentingan.

“Temuan ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden,” tulis ICW dalam unggahan resminya, dikutip RMTV News, Senin (9/11/2026).

Dua instansi pemerintah yang tercatat melakukan kontrak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 dan 2026.

Pengadaan itu mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok @raffinagita1717, serta jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan tertentu.

Berdasarkan rincian yang dipaparkan ICW, Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek mengadakan lima paket jasa pada 2024.

Paket tersebut meliputi penayangan video di YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, serta Instagram Story senilai Rp575.655.000.

Selain itu, terdapat paket event attendance atau kehadiran dalam acara senilai Rp2.521.329.200 dan penayangan konten TikTok @raffinagita1717 sebesar Rp144.423.600.

Total nilai lima paket tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

KKP tercatat mengadakan tiga paket jasa influencer melalui sejumlah satuan kerja pada 2025 dan 2026.

Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan paket influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.

Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan paket influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.

Kemudian pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.

Dengan demikian, total tiga paket KKP mencapai sekitar Rp10,8 miliar. Warta Ekonomi

ICW mengaitkan pengadaan tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 dengan target penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.

Kebijakan itu meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membatasi sejumlah belanja, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

Namun, menurut penelusuran ICW, KKP tetap mengadakan jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai Rp7,2 miliar pada 2025. Pengadaan serupa kembali dilakukan pada 2026 dengan nilai Rp3,6 miliar.

ICW juga menyoroti kondisi transfer ke daerah dan dana desa yang mengalami tekanan anggaran.

Dalam unggahan resminya, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran negara untuk membiayai promosi melalui figur populer.

“Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membiayai jasa promosi melalui figur populer,” tulis ICW.

ICW juga mempertanyakan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer yang dinilai belum terukur secara jelas dan terbuka.

Kedua kementerian sebenarnya memiliki perangkat komunikasi publik, seperti biro hubungan masyarakat, situs resmi, dan kanal media sosial yang dibiayai melalui anggaran negara.

Kemendikbudristek memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara KKP mempunyai Biro Hubungan Masyarakat.

ICW menilai penggunaan jasa pihak ketiga perlu disertai penjelasan mengenai kebutuhan, manfaat, dan hasil yang ingin dicapai.

Paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar juga menjadi perhatian. ICW mempertanyakan dasar kebutuhan dan kontribusi pengeluaran untuk menghadirkan figur publik dalam kegiatan pemerintah.

Keterbukaan kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan dinilai diperlukan agar publik dapat mengukur manfaat belanja tersebut.

Persoalan lain yang disoroti ICW adalah spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha.

Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik.

Namun, nama paket secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

ICW menilai spesifikasi yang langsung merujuk pada kanal dan akun tertentu berpotensi membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan setara untuk menawarkan layanan sejenis.

Organisasi itu juga mempertanyakan dasar penetapan harga. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.

Sementara tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

ICW meminta keterbukaan metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, dan kewajaran nilai kontrak.

Sorotan berikutnya berkaitan dengan potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad diketahui memiliki keterkaitan kepemilikan dengan PT Rans Animasi Indonesia.

Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.

Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.

Pada 22 Oktober 2024, Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Setelah pelantikan itu, KKP tercatat mengadakan tiga paket pengadaan dengan PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dan 2026.

ICW menilai hubungan antara jabatan publik dan keterkaitan kepemilikan perusahaan penerima kontrak pemerintah tersebut perlu mendapat perhatian dari sisi pencegahan konflik kepentingan.