Jokowi dan di Balik KTA “Partai Sengketa Ijazah” PSI

Konsep tersebut menjadi relevan ketika melihat respons terhadap KTA PSI. Satu tindakan yang sama dapat dibaca sebagai penegasan identitas politik, konsolidasi partai, komunikasi kepada kader, atau—dalam pembacaan pihak lain—sebagai momentum untuk mempertanyakan isu berbeda.

Namun, penting membedakan antara fakta dan interpretasi.

Tidak tersedia bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Jokowi menunjukkan KTA dengan tujuan mengalihkan perhatian dari polemik ijazah. Sebaliknya, Jokowi sendiri menjelaskan bahwa pemilihan waktu tersebut berkaitan dengan momentum politik dan pertemuannya dengan kader PSI di Bandung dan Bekasi.

Karena itu, analisis komunikasi politik lebih tepat ditempatkan pada apa yang tampak di ruang publik: sebuah simbol diproduksi, ditampilkan, diberitakan, kemudian diberi makna baru oleh aktor lain.

Dalam perspektif Michel Foucault, persoalan komunikasi politik juga tidak berhenti pada siapa yang berbicara. Wacana terbentuk melalui proses yang menentukan apa yang dibicarakan, siapa yang memiliki ruang untuk berbicara, dan bagaimana suatu peristiwa diberi pengertian.

KTA PSI menjadi contoh kecil dari mekanisme tersebut.

Jokowi memproduksi pesan mengenai identitas politiknya. Media mereproduksi gambar dan pernyataannya. Kemudian Guntur Romli memberikan konteks berbeda dengan menghubungkannya dengan polemik ijazah. Setelah itu, publik kembali memperoleh objek pembicaraan baru.