Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

JAKARTA, RMTVNews.com — Kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo berkembang dari perkara intersepsi elektronik menjadi dugaan makar. Pemerintah menyebut penyidik menemukan alat bukti baru.

Namun, di balik perubahan konstruksi hukum itu, terdapat persoalan yang lebih mendasar: apakah yang sedang dilindungi adalah negara, pemerintahan Prabowo, atau konfigurasi kekuasaan di sekitar Presiden?

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri memasuki babak baru.

Perkara yang pada awalnya ditangani melalui pasal-pasal terkait penyadapan dan intersepsi elektronik kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan perkembangan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Pada tahap awal, bukti yang tersedia masih berkaitan dengan dugaan penyadapan. Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka kemudian berlanjut hingga malam hari.

Dari pemeriksaan lanjutan itulah, menurut Yusril, ditemukan bukti baru yang mengarahkan penyidik untuk mendalami dugaan makar.

Pemerintah mengaitkan dugaan tersebut dengan kemungkinan bahwa penyadapan dilakukan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.

Yusril menyebut Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP Nasional sebagai ketentuan yang perlu didalami.

Penjelasan itu sekaligus menjawab pertanyaan mengenai perubahan pernyataan pemerintah.

Pada tahap awal, Yusril menyatakan perkara masih berkaitan dengan penyadapan dan intersepsi, belum makar.

Beberapa hari kemudian, pemerintah menyampaikan adanya indikasi makar setelah penyidikan berkembang.

Namun, munculnya indikasi belum berarti unsur tindak pidana tersebut telah terbukti. Penjelasan pemerintah mengenai perkembangan alat bukti tetap harus diuji melalui proses hukum.

Penyidik perlu menguraikan hubungan antara tindakan penyadapan, tujuan operasi, dan dugaan upaya melumpuhkan Presiden.

Di sinilah persoalan hukum bertemu dengan persoalan politik yang lebih luas. Ketika dugaan penyadapan terhadap Presiden dikembangkan menjadi dugaan makar, batas antara perlindungan terhadap negara, perlindungan terhadap jabatan Presiden, dan perlindungan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa menjadi penting untuk diperiksa.

Negara Bukan Pemerintah, Presiden Bukan Negara

Prabowo memiliki posisi sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus pemimpin pemerintahan. Dua posisi tersebut berkaitan, tetapi tidak identik dengan negara.

Negara mencakup wilayah, rakyat, konstitusi, institusi, dan sistem hukum yang keberlangsungannya tidak bergantung pada satu pemerintahan.

Pemerintah merupakan penyelenggara kekuasaan negara dalam periode tertentu. Sementara Presiden adalah pemegang jabatan konstitusional dengan kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi dan hukum.

Pembedaan ini bukan sekadar persoalan istilah. Ia menentukan bagaimana ancaman terhadap Presiden, pemerintah, dan negara harus ditempatkan dalam kerangka hukum.

KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membedakan tindak pidana makar berdasarkan objek dan tujuan perbuatannya.

Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Pasal 192 mengatur makar terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk maksud menempatkan sebagian atau seluruh wilayah negara di bawah kekuasaan asing atau memisahkannya dari NKRI.

Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Ketiga pasal tersebut memiliki objek dan unsur yang berbeda. Ancaman terhadap keselamatan Presiden tidak otomatis sama dengan upaya memisahkan wilayah negara.

Begitu pula tindakan yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan tidak dengan sendirinya memenuhi unsur makar.

Dalam kasus Listyo Sigit, pemerintah menjelaskan bahwa penyidik sedang menelusuri hubungan antara penyadapan dan kemungkinan tujuan melumpuhkan Presiden.

Artinya, perkara tidak lagi hanya dipersoalkan dari sisi apakah intersepsi dilakukan sesuai prosedur, tetapi juga mengenai maksud dan penggunaan informasi yang dikumpulkan.

Pertanyaan yang harus dijawab antara lain siapa yang memerintahkan pengumpulan informasi, apa tujuan operasi tersebut, siapa saja yang menjadi sasaran, kepada siapa hasil intersepsi disampaikan, dan bagaimana informasi itu digunakan.

Pasal 196 KUHP Nasional juga perlu diperhatikan karena mengatur permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194.

Ketentuan ini membuat pembuktian mengenai kesepakatan, tujuan, dan tindakan persiapan menjadi penting apabila penyidik mengembangkan konstruksi perkara ke arah tersebut.

Keterlibatan beberapa orang dalam satu rangkaian peristiwa tidak otomatis membuktikan adanya permufakatan jahat. Harus ada pembuktian mengenai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya.

Dalam perkembangan kasus, empat nama disebut sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Status tersangka tidak sama dengan kesimpulan bersalah.

Peran masing-masing pihak, hubungan tindakan mereka, serta tujuan operasi yang dipersoalkan tetap harus dibuktikan.

Pemerintah juga menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha ikut disebut dalam perkembangan perkara.

Jika cakupan tersebut terbukti, persoalannya melampaui perlindungan komunikasi kepala negara. Penggunaan kewenangan intersepsi terhadap pihak-pihak di luar sasaran yang dibenarkan hukum dapat berdampak pada kebebasan pers, komunikasi masyarakat sipil, aktivitas politik, dan hak warga negara.

Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap privasi dan kebebasan komunikasi. Karena itu, dasar kewenangan, prosedur, tujuan, serta penggunaan hasil intersepsi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan terhadap Presiden memang merupakan kepentingan negara. Namun, kepentingan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk memastikan bahwa aparat bekerja berdasarkan hukum.

Jabatan Presiden memiliki perlindungan konstitusional, tetapi tidak menjadikan seluruh tindakan yang berkaitan dengan Presiden otomatis masuk dalam kategori makar.

Politik Hukum Makar dan Batas Kekuasaan

Persoalan ini dapat dibaca melalui penelitian Abdurisfa Adzan Trahjurendra berjudul Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia, yang diterbitkan pada 2014 oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penelitian tersebut menempatkan pengaturan tindak pidana makar dalam hubungan antara prinsip negara hukum, demokrasi, pembatasan kekuasaan, dan hak asasi manusia.

Gagasan dasarnya, kewenangan negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari konstitusi dan jaminan hak warga negara.

Dalam negara hukum, pemerintah memang memiliki kewajiban menjaga keamanan dan mempertahankan keberlangsungan negara.

Namun, kewenangan itu bukan kekuasaan tanpa batas. Konstitusi menjadi dasar sekaligus pembatas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perspektif tersebut relevan untuk membaca perkembangan kasus penyadapan Listyo Sigit. Negara memiliki kepentingan untuk melindungi Presiden dari ancaman yang nyata.

Akan tetapi, penggunaan pasal makar juga harus mempertimbangkan batas kewenangan negara dan hak masyarakat dalam kehidupan demokratis.

Penelitian Abdurisfa diterbitkan sebelum KUHP Nasional berlaku. Karena itu, pembahasan pasal-pasal dalam penelitian tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai rujukan nomor pasal hukum positif saat ini.

Relevansinya terletak pada kerangka politik hukum yang menekankan keseimbangan antara perlindungan negara, pembatasan kekuasaan, dan demokrasi.

Persoalan serupa muncul dalam perdebatan mengenai wacana pergantian kepemimpinan. Pada 2024, pengamat intelijen Connie Rahakundini Bakrie pernah menyampaikan klaim mengenai skenario Prabowo menjabat selama dua tahun sebelum digantikan Gibran Rakabuming Raka.

Rosan Roeslani membantah pernah menyampaikan skenario sebagaimana dikemukakan Connie.

Dalam perkembangan politik November 2026, Mahfud MD menghubungkan sejumlah pernyataan dan peristiwa dengan dugaan skenario perubahan kekuasaan.

Namun, klaim, bantahan, dan tafsir politik tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya rencana makar yang terorganisasi.

Pembicaraan mengenai pergantian kepemimpinan dapat menjadi bagian dari dinamika politik. Penilaian pidananya membutuhkan pembuktian mengenai tujuan dan tindakan yang memenuhi ketentuan hukum.

Tidak setiap wacana perubahan kepemimpinan merupakan upaya menggulingkan pemerintah.

Perdebatan mengenai Kabinet Bayangan memperlihatkan persoalan serupa. Kelompok masyarakat sipil tersebut menjadi sorotan setelah Prof Gema Goeyardi, sosok yang dekat dengan pemerintah mengaitkannya dengan dugaan makar terhadap pemerintahan Prabowo.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menolak tuduhan tersebut dan menantang Prof Gema untuk memperlihatkan bukti melalui debat terbuka.

Feri menjelaskan bahwa Kabinet Bayangan dimaksudkan sebagai sarana pemantauan kebijakan pemerintah dan penguatan pengawasan publik, bukan untuk menggulingkan pemerintahan.

Feri juga mengingatkan bahwa tuduhan makar tanpa bukti dapat menjadi instrumen politik untuk membenarkan tindakan kekuasaan. Ia membandingkan pola tersebut dengan praktik politik pada masa Orde Baru.

Perdebatan itu memperlihatkan pentingnya menjaga batas antara pengawasan pemerintah dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai makar. Dalam demokrasi, pengawasan tidak hanya menjadi hak partai politik di parlemen.

Masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi publik juga memiliki ruang untuk mengkritik kebijakan serta menawarkan alternatif.

Kelompok yang menyusun evaluasi kebijakan pemerintah tidak otomatis menjadi ancaman terhadap negara. Kritik, perbedaan pandangan, dan aktivitas pengawasan publik tidak dapat disamakan dengan tindakan makar tanpa pembuktian unsur pidananya.

Ketika istilah makar digunakan terlalu luas, batas antara ancaman terhadap negara dan ancaman terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dapat menjadi kabur.

Kritik terhadap kebijakan berisiko dibaca sebagai serangan terhadap Presiden, sementara persaingan di antara elite dapat dibungkus dengan bahasa perlindungan negara.

Dilema Hukum dan Risiko Delegitimasi Presiden

Di tengah perdebatan tersebut, pandangan Reza Indragiri Amriel memberikan perspektif lain mengenai konsekuensi pilihan jalur hukum dalam kasus penyadapan.

Psikolog forensik itu mempertanyakan efektivitas penggunaan pasal penyadapan ilegal untuk menuntaskan persoalan secara substantif.

Menurut pembacaannya, konstruksi perkara dengan pasal tersebut berpotensi membuat persidangan lebih banyak berfokus pada legalitas dan prosedur intersepsi, sementara tujuan di balik pengumpulan informasi belum tentu terungkap secara menyeluruh.

Dengan kata lain, proses hukum dapat berhenti pada pembuktian apakah penyadapan dilakukan sesuai prosedur atau melanggar ketentuan hukum.

Padahal, pertanyaan yang lebih luas menyangkut siapa yang memerintahkan pengumpulan informasi, apa tujuan operasinya, siapa saja yang menjadi sasaran, dan bagaimana hasil intersepsi itu digunakan.

Reza melihat dilema yang berbeda apabila perkara justru diarahkan ke konstruksi makar.

Dalam kemungkinan tersebut, Listyo Sigit Prabowo dan pihak-pihak lain yang terseret dapat menggunakan argumentasi bahwa tindakan pengumpulan informasi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum luar biasa yang dilakukan berdasarkan diskresi.

Apabila pembelaan semacam itu diajukan, isi rekaman penyadapan dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.

Materi komunikasi yang selama ini berada di balik operasi intersepsi berpotensi diperiksa untuk menguji alasan, tujuan, dan dasar tindakan para pihak.

Di sinilah Reza melihat risiko politik yang jauh lebih besar. Ia memperkirakan bahwa apabila rekaman dibuka secara utuh dalam persidangan, informasi di dalamnya berpotensi membawa konsekuensi terhadap legitimasi Presiden Prabowo Subianto.

Risiko itu bukan berarti Prabowo pasti kehilangan legitimasi atau seluruh rekaman otomatis akan dibuka. Reza mengingatkan adanya kemungkinan bahwa proses pembuktian perkara makar justru membuka materi sensitif yang dapat menimbulkan persoalan baru bagi Presiden dan pemerintahan.

Dilema tersebut mempertemukan dua pilihan dengan konsekuensi berbeda. Jika perkara dibatasi pada pelanggaran prosedur penyadapan, tujuan dan substansi operasi pengumpulan informasi berpotensi tidak terungkap.

Sebaliknya, jika perkara dikembangkan ke konstruksi makar dan pembelaan para tersangka membawa isi rekaman ke ruang pembuktian, informasi yang selama ini tersembunyi dapat memunculkan konsekuensi politik yang lebih luas.

Reza juga memperkirakan bahwa pembukaan rekaman dapat memunculkan persoalan hukum dan etik baru apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh pihak lain.

Dengan demikian, konsekuensi perkara tidak selalu berhenti pada Listyo Sigit Prabowo dan para perwira yang saat ini berstatus tersangka.

Sebagai alternatif, Reza mengemukakan pendekatan intelijen dan kontraintelijen untuk menelusuri persoalan secara lebih menyeluruh. Namun, pendekatan tersebut juga memiliki biaya sosial dan tidak dapat menggantikan kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan aparat.

Pandangan Reza memperlihatkan besarnya taruhan politik dalam perkara ini. Proses hukum yang dimaksudkan untuk melindungi Presiden dan pemerintahan dapat membuka informasi yang berpotensi merugikan legitimasi Presiden sendiri.

Kepentingan mempertahankan citra kekuasaan dapat berhadapan dengan tuntutan keterbukaan dan kepastian hukum.

Legitimasi politik tidak hanya bersumber dari kemampuan pemerintah mengendalikan situasi. Ia juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum, keterbukaan terhadap pengawasan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan.

Michel Foucault, melalui Discipline and Punish, memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pengawasan dapat bekerja sebagai instrumen kontrol.

Kekuasaan tidak selalu hadir melalui larangan atau tindakan represif yang terlihat. Ia juga dapat bekerja melalui pengumpulan informasi dan pengamatan yang membuat individu menyadari bahwa dirinya mungkin sedang diawasi.

Dalam konteks dugaan penyadapan, efek pengawasan dapat melampaui tindakan intersepsi itu sendiri. Orang yang merasa komunikasinya mungkin dipantau dapat membatasi percakapan, menghindari hubungan tertentu, atau menahan kritik.

Ruang kebebasan tidak selalu menyempit melalui pelarangan formal. Ia juga dapat menyempit melalui rasa diawasi.

Jika dugaan penyadapan dalam kasus ini terbukti melibatkan banyak kelompok di luar lingkar pemerintahan, konsekuensinya menyentuh kepentingan publik.

Media dapat menghadapi risiko terhadap kerahasiaan sumber. Organisasi masyarakat sipil dapat kehilangan ruang komunikasi yang aman. Aktivitas politik dan advokasi juga dapat terpengaruh oleh kekhawatiran bahwa komunikasi mereka dipantau.

Kerangka Foucault membantu menjelaskan bagaimana informasi dapat menjadi instrumen kontrol, tetapi tidak membuktikan adanya operasi politik atau konspirasi tertentu.

Pembuktian mengenai siapa yang melakukan penyadapan, atas perintah siapa, dan untuk tujuan apa tetap harus dilakukan melalui proses hukum.

Kasus penyadapan Listyo Sigit mempertemukan dua kepentingan yang tidak boleh dicampuradukkan. Negara wajib melindungi Presiden dari ancaman yang nyata dan memenuhi unsur hukum.

Pada saat yang sama, negara juga wajib menjaga kebebasan sipil, hak pengawasan publik, dan batas penggunaan kewenangan aparat.

Presiden berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman terhadap keselamatan dan jabatannya. Pemerintah berhak menjaga keberlangsungan fungsi pemerintahan.

Namun, kritik terhadap kebijakan, pengawasan masyarakat sipil, dan persaingan politik yang sah tidak dapat otomatis diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara.

Tuduhan makar harus dibuktikan berdasarkan unsur hukum, bukan berdasarkan kedekatan atau jarak seseorang dengan pusat kekuasaan.

Dugaan penyadapan juga harus diungkap secara transparan agar penggunaan kewenangan negara dapat dipertanggungjawabkan.

Negara memang harus dilindungi dari makar. Jabatan Presiden harus dilindungi dari ancaman yang memenuhi unsur hukum.

Namun, perlindungan terhadap keduanya tidak boleh berubah menjadi perlindungan tanpa batas terhadap konfigurasi kekuasaan di sekitar Presiden.

Negara bukan milik pemerintah yang sedang berkuasa. Kekuasaan Presiden, sebesar apa pun mandat politiknya, tetap berada di bawah konstitusi dan hukum.