RUU Perampasan Aset dan Kemauan Penyidik

Pandangan tersebut menunjukkan satu hal penting.

RUU Perampasan Aset bukan dimaksudkan untuk menggantikan seluruh sistem pidana yang sudah ada. Ia seharusnya menjadi bagian dari sistem yang lebih besar.

Karena itu, keberhasilan RUU tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar kewenangan negara mengambil aset. Yang lebih penting adalah apakah regulasi tersebut mampu membuat proses penelusuran, penyitaan, perampasan, pembuktian, perlindungan pihak ketiga dan pengelolaan aset menjadi lebih jelas.

Masalahnya bukan hanya berani merampas

Di sisi lain, semakin besar kewenangan negara terhadap harta seseorang, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan.

Ini bukan sekadar persoalan administratif. Aset adalah hak milik. Ketika negara mengambilnya, harus ada hubungan yang dapat dibuktikan antara aset tersebut dengan tindak pidana.

Karena itu, pembahasan NCB juga memunculkan tuntutan agar prosedur, standar pembuktian dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik diatur secara ketat. Anggota Komisi III Soedeson Tandra menekankan bahwa mekanisme NCB yang berfokus pada kebendaan membutuhkan hukum acara khusus yang jelas, termasuk mengenai pembuktian dan perlindungan pihak yang memiliki kepentingan sah atas aset.