Ketiga, identifikasi bidang tanah secara jelas.
Keempat, catat pihak-pihak yang terlibat.
Kelima, periksa apakah tanah sedang diagunkan, diblokir, disita, atau sedang menjadi objek perkara.
Keenam, tentukan apakah persoalan utamanya administratif, perdata, pidana, atau kombinasi beberapa persoalan.
Ketujuh, konsultasikan dokumen dengan profesional hukum atau pejabat yang berwenang sebelum mengambil tindakan.
Kesimpulan
Sengketa tanah sebaiknya tidak langsung dipandang sebagai persoalan yang harus diselesaikan melalui pengadilan.
Tahap awal yang penting adalah mengidentifikasi objek sengketa, memeriksa dokumen, menelusuri riwayat tanah, serta menentukan apakah masalah tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi atau mediasi.
Jika persoalan menyangkut hak keperdataan yang tidak dapat diselesaikan secara damai, jalur pengadilan dapat ditempuh sesuai hukum yang berlaku.
Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menjadi salah satu rujukan utama dalam memahami penanganan kasus pertanahan oleh ATR/BPN.
Sumber hukum: Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2021.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan