Korupsi di Indonesia: Peran Polri, Kejaksaan, KPK dan Proses Hukumnya

Berdasarkan UU KPK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi dalam kriteria yang ditentukan undang-undang.

Salah satu ketentuan Pasal 11 UU KPK menyebut perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Kewenangan KPK juga mencakup perkara yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Selain penindakan, KPK memiliki tugas koordinasi, supervisi, pencegahan dan monitoring dalam pemberantasan korupsi.

KPK juga memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan yang sedang dilakukan kepolisian atau Kejaksaan dalam kondisi yang ditentukan UU KPK. Dalam hal pengambilalihan dilakukan, kepolisian dan/atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka, berkas perkara, alat bukti dan dokumen yang diperlukan kepada KPK sesuai ketentuan undang-undang.

Apakah Polri, Kejaksaan dan KPK Menangani Perkara yang Sama?

Tidak selalu.

Ketiga institusi tersebut mempunyai dasar kewenangan masing-masing. Sebuah perkara korupsi dapat ditangani penyidik Polri, dapat pula ditangani Kejaksaan, atau berada dalam kewenangan KPK apabila memenuhi kriteria yang ditentukan UU KPK.

Karena itu, keberadaan tiga institusi tersebut bukan berarti setiap kasus korupsi harus melewati Polri, kemudian Kejaksaan, lalu KPK secara berurutan.

Alurnya bergantung pada siapa yang berwenang menangani perkara tersebut sejak tahap penyelidikan atau penyidikan.

Dalam kondisi tertentu, koordinasi dan supervisi juga dapat terjadi. UU KPK memberikan KPK kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi.

Dari Mana Sebuah Perkara Korupsi Dimulai?

Perkara dapat bermula dari laporan masyarakat, informasi mengenai dugaan tindak pidana, hasil pengawasan atau temuan aparat penegak hukum.