Korupsi di Indonesia: Peran Polri, Kejaksaan, KPK dan Proses Hukumnya

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan penyelidikan sebagai rangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sementara penyidikan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

Fungsi kepolisian sendiri mencakup penegakan hukum. Karena itu, dalam perkara korupsi, penyidik Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Dalam proses penyidikan, polisi dapat memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, melakukan tindakan penyidikan yang dibenarkan undang-undang, serta menetapkan tersangka apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.

Dengan demikian, Polri merupakan salah satu jalur penanganan perkara korupsi di Indonesia, bersama institusi lain yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.

Apa Peran Kejaksaan?

Kejaksaan memiliki posisi penting terutama dalam tahap penuntutan.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu tersebut mencakup perkara korupsi berdasarkan ketentuan UU Tipikor dan peraturan terkait. Dengan demikian, Kejaksaan dapat berada pada posisi sebagai penyidik sekaligus penuntut umum dalam perkara korupsi tertentu.

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan juga mempunyai posisi sebagai pengendali proses penuntutan. Setelah proses penyidikan selesai dan perkara memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan, jaksa membawa perkara tersebut ke pengadilan melalui surat dakwaan.

Apa Peran KPK?

KPK memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi.