Korupsi di Indonesia: Peran Polri, Kejaksaan, KPK dan Proses Hukumnya

UU Nomor 46 Tahun 2009 mengatur Pengadilan Tipikor, termasuk kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan tersebut juga menggunakan hakim karier dan hakim ad hoc.

Di pengadilan, jaksa membacakan dakwaan dan mengajukan alat bukti. Terdakwa memiliki hak memberikan pembelaan melalui penasihat hukum.

Hakim kemudian menilai seluruh alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Bagaimana Jika Ada Putusan Pengadilan?

Setelah persidangan selesai, hakim menjatuhkan putusan.

Pihak yang berperkara dapat menggunakan upaya hukum sesuai ketentuan apabila memenuhi persyaratan. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan tersebut dilaksanakan sesuai kewenangan yang diberikan kepada institusi penegak hukum.

Kejaksaan memiliki kewenangan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagaimana Alur Perkara Korupsi?

Secara sederhana, proses perkara korupsi dapat dipetakan sebagai berikut:

Laporan/informasi dugaan korupsi

↓

Penyelidikan

↓

Penyidikan

↓

Penetapan tersangka

↓

Pemberkasan

↓

Penuntutan

↓

Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor

↓

Persidangan dan pembuktian

↓

Putusan hakim

↓

Upaya hukum, jika digunakan

↓

Putusan berkekuatan hukum tetap

↓

Pelaksanaan putusan.

Namun, jalur tersebut tidak berarti setiap perkara harus melewati Polri → Kejaksaan → KPK. Institusi yang menangani perkara ditentukan berdasarkan kewenangan hukum masing-masing.

Tiga Lembaga, Satu Sistem Penegakan Hukum

Polri, Kejaksaan dan KPK memiliki posisi berbeda dalam sistem pemberantasan korupsi.

Polri menjalankan fungsi penegakan hukum dan memiliki kewenangan penyelidikan serta penyidikan tindak pidana.

Kejaksaan menjalankan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dan berdasarkan undang-undang juga mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk korupsi.