Korupsi di Indonesia: Peran Polri, Kejaksaan, KPK dan Proses Hukumnya

Alurnya bergantung pada siapa yang berwenang menangani perkara tersebut sejak tahap penyelidikan atau penyidikan.

Dalam kondisi tertentu, koordinasi dan supervisi juga dapat terjadi. UU KPK memberikan KPK kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi.

Dari Mana Sebuah Perkara Korupsi Dimulai?

Perkara dapat bermula dari laporan masyarakat, informasi mengenai dugaan tindak pidana, hasil pengawasan atau temuan aparat penegak hukum.

Informasi awal tersebut belum otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka.

Aparat terlebih dahulu melakukan penelusuran atau penyelidikan untuk menentukan apakah terdapat peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan penting dipahami.

Penyelidikan berfokus pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Penyidikan berfokus pada pencarian dan pengumpulan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka. Pengertian tersebut juga tercermin dalam UU Kepolisian.

Kapan Seseorang Menjadi Tersangka?

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan harus didasarkan pada ketentuan hukum acara serta alat bukti yang diperoleh penyidik.