Komisi II DPR: PPPK Tidak Boleh Dirumahkan, Gaji Jadi Kewajiban Pemerintah

Ia menegaskan bahwa penataan aparatur sipil negara harus mampu menciptakan birokrasi yang profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan justru menimbulkan ketidakpastian bagi para pegawai.

“Apabila pemerintah memutuskan pengangkatan, maka harus tersedia kepastian mengenai sumber gaji, evaluasi kinerja, perpanjangan kontrak, dan jalur pengembangan kompetensi,” pungkas Khozin.