Komisi VI DPR Dukung Danantara Bongkar Dugaan Kecurangan di PT Pos Indonesia

DPR Minta Restrukturisasi Berjalan Menyeluruh

Meski mendukung pengungkapan dugaan penyimpangan, Rivqy mengingatkan agar proses evaluasi terhadap PT Pos Indonesia tidak berhenti pada aspek hukum semata.

Menurutnya, restrukturisasi perusahaan harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu menghadapi persaingan industri logistik yang semakin ketat.

Ia menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan publik terhadap PT Pos Indonesia melalui kepemimpinan yang profesional, tata kelola yang baik, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komisi VI DPR RI, lanjut Rivqy, akan terus mengawal proses pembenahan tata kelola PT Pos Indonesia maupun BUMN lainnya agar tetap menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi PT Pos Indonesia setelah Daud Joseph mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama.

Selama tiga bulan terakhir, Daud Joseph ditugaskan memimpin proses due diligence atau uji tuntas terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Danantara menemukan sejumlah persoalan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, termasuk dugaan rekayasa laporan keuangan yang kini menjadi fokus pembenahan.