Pengamat UGM Soroti Cara Pusat Potong Anggaran Daerah: APBN Bukan Uang Presiden!

Menurut dia, perdebatan mengenai anggaran daerah tidak seharusnya berhenti pada nominal bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pembagian kewenangan dan sumber daya fiskal antara pusat dan daerah dijalankan secara adil.

Ia juga menyoroti besarnya proporsi fiskal nasional yang berada dalam pengelolaan pemerintah pusat. Menurutnya, dari total fiskal sekitar Rp3.000 triliun lebih, porsi Transfer ke Daerah hanya sekitar Rp650 triliun.

“Mayoritas fiskal kita delapan puluh dua persen itu dikelola oleh pusat,” katanya.

Dari kondisi tersebut, Media Askar menilai pemerintah pusat juga harus bersedia mengambil tanggung jawab lebih besar ketika berbagai persoalan pelayanan publik muncul di daerah.

“Kalau terjadi masalah lapangan kerja, infrastruktur buruk, kualitas sekolah, kesehatan buruk, persoalannya adalah di pusat,” ungkap dia.

Kritik Media Askar kemudian melebar pada argumentasi mengenai korupsi di daerah. Ia mengakui korupsi daerah merupakan persoalan serius, tetapi menilai masalah tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melihat pemerintah daerah semata sebagai pihak yang bermasalah.

“Oh, daerah banyak yang korup, yes, tentu saja. Tapi kalau kita lihat nominal yang dikorupsi, itu ada di pusat,” katanya.