Apa Saja Fungsi DPR? Ini Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut menjadi dasar DPR dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pelaksanaannya berlangsung melalui berbagai alat kelengkapan DPR, seperti komisi, badan, panitia kerja, serta rapat paripurna.

1. Fungsi Legislasi DPR

Fungsi legislasi merupakan fungsi DPR dalam pembentukan undang-undang.

Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang. Dalam bidang tertentu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan atau pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pembentukan undang-undang tidak berhenti pada rapat paripurna. Rancangan aturan terlebih dahulu melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga persetujuan bersama sebelum menjadi undang-undang.

Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari, berdasarkan konstitusi RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

2. Fungsi Anggaran DPR

Fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Konstitusi mengatur bahwa rancangan undang-undang APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Melalui fungsi ini, DPR terlibat dalam pembahasan mengenai penerimaan dan belanja negara serta berbagai prioritas anggaran pemerintah.

Pembahasan anggaran dilakukan melalui mekanisme DPR, termasuk melalui komisi dan Badan Anggaran. Dalam pelaksanaannya, DPR juga membahas pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara.

Sebagai contoh, pada Juli 2026 Komisi VIII DPR membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN 2025 bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Pembahasan tersebut juga mendalami hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Jika DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan Presiden, UUD 1945 mengatur bahwa pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya.

3. Fungsi Pengawasan DPR

Fungsi pengawasan berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan pengelolaan keuangan negara.

Pengawasan dilakukan melalui berbagai forum DPR, antara lain rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, serta mekanisme panitia kerja dan alat kelengkapan lainnya.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPR memiliki tiga hak yang disebut secara langsung dalam UUD 1945, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Apa Itu Hak Interpelasi?

Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Apa Itu Hak Angket?

Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang dinilai memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?

Hak menyatakan pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Dalam kondisi tertentu, hak ini juga dapat berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mekanismenya diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Mengapa DPR Memiliki Tiga Fungsi?

Tiga fungsi tersebut menunjukkan ruang utama kerja DPR dalam sistem ketatanegaraan: membentuk aturan, membahas anggaran negara, dan melakukan pengawasan.

Ketiganya juga saling berkaitan. Undang-undang yang dibuat membutuhkan anggaran untuk dilaksanakan, sementara pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran dapat menjadi objek pengawasan DPR.

Dalam praktiknya, pembahasan ketiga fungsi tersebut tidak hanya berlangsung di rapat paripurna. Komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya memiliki peran dalam memproses agenda sebelum keputusan diambil melalui mekanisme DPR.

Pada tahun sidang 2025–2026, misalnya, DPR melaporkan telah menyelesaikan 16 RUU menjadi undang-undang serta melanjutkan pembahasan sejumlah RUU pada berbagai tahapan. Data tersebut menunjukkan bahwa fungsi legislasi berjalan melalui rangkaian proses yang berlangsung di berbagai tingkat kelembagaan DPR.

Dengan demikian, memahami fungsi DPR tidak hanya berarti mengetahui tiga istilah tersebut. Yang juga penting adalah memahami bagaimana fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dijalankan melalui mekanisme parlemen.