Cara Kerja DPR dan Sistem Perwakilan Politik Indonesia: Fungsi, Wewenang, dan Proses Pengambilan Keputusan

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan yang memiliki tiga fungsi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut tidak hanya dijalankan melalui rapat paripurna. Sebagian besar proses pembahasan berlangsung melalui komisi, badan, fraksi, panitia kerja, panitia khusus, serta berbagai rapat bersama pemerintah dan lembaga terkait.

Konstitusi menegaskan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. DPR juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas bersama Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama.

Karena itu, memahami cara kerja DPR berarti memahami bagaimana mandat pemilih diterjemahkan menjadi proses legislasi, penganggaran, pengawasan, sekaligus keputusan politik di parlemen.

Apa Fungsi DPR?

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Konstitusi juga memberikan DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Ketiga fungsi tersebut memiliki ruang kerja yang berbeda.

Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan undang-undang.

Fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan anggaran negara.

Fungsi pengawasan berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam praktiknya, ketiga fungsi tersebut saling berhubungan. Sebuah kebijakan pemerintah, misalnya, dapat membutuhkan dasar hukum melalui undang-undang, pembiayaan melalui APBN, dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Bagaimana Cara Kerja DPR?

Cara kerja DPR berlangsung melalui berbagai alat kelengkapan dan forum persidangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 menjadi salah satu dasar pengaturan mengenai mekanisme kelembagaan DPR. Undang-undang tersebut telah mengalami sejumlah perubahan, antara lain melalui UU Nomor 2 Tahun 2018 dan UU Nomor 13 Tahun 2019.