Cara Kerja DPR dan Sistem Perwakilan Politik Indonesia: Fungsi, Wewenang, dan Proses Pengambilan Keputusan

Fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan anggaran negara.

Fungsi pengawasan berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam praktiknya, ketiga fungsi tersebut saling berhubungan. Sebuah kebijakan pemerintah, misalnya, dapat membutuhkan dasar hukum melalui undang-undang, pembiayaan melalui APBN, dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Bagaimana Cara Kerja DPR?

Cara kerja DPR berlangsung melalui berbagai alat kelengkapan dan forum persidangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 menjadi salah satu dasar pengaturan mengenai mekanisme kelembagaan DPR. Undang-undang tersebut telah mengalami sejumlah perubahan, antara lain melalui UU Nomor 2 Tahun 2018 dan UU Nomor 13 Tahun 2019.

Dalam struktur kerja DPR terdapat komisi dan berbagai alat kelengkapan lain. Komisi menjadi salah satu ruang utama bagi anggota DPR untuk membahas persoalan sektoral bersama kementerian atau lembaga mitra kerja.

Sementara rapat paripurna menjadi salah satu forum pengambilan keputusan DPR.

Dengan demikian, keputusan yang terlihat dalam rapat paripurna umumnya merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang berlangsung sebelumnya.

Apa Itu Komisi DPR?

Komisi DPR merupakan alat kelengkapan yang membidangi urusan tertentu. Anggota DPR bekerja dalam komisi sesuai pembagian bidang tugas yang ditetapkan DPR.