Apa Saja Fungsi DPR? Ini Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut menjadi dasar DPR dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pelaksanaannya berlangsung melalui berbagai alat kelengkapan DPR, seperti komisi, badan, panitia kerja, serta rapat paripurna.

1. Fungsi Legislasi DPR

Fungsi legislasi merupakan fungsi DPR dalam pembentukan undang-undang.

Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang. Dalam bidang tertentu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan atau pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pembentukan undang-undang tidak berhenti pada rapat paripurna. Rancangan aturan terlebih dahulu melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga persetujuan bersama sebelum menjadi undang-undang.

Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari, berdasarkan konstitusi RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

2. Fungsi Anggaran DPR

Fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Konstitusi mengatur bahwa rancangan undang-undang APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Melalui fungsi ini, DPR terlibat dalam pembahasan mengenai penerimaan dan belanja negara serta berbagai prioritas anggaran pemerintah.