Menjelang Pemilu 2024, Kaesang Pangarep bergabung dengan PSI dan kemudian terpilih sebagai Ketua Umum PSI pada 2023. Pada periode tersebut, Jokowi juga menunjukkan kedekatan dengan PSI dalam sejumlah agenda politik partai.
Memasuki persiapan Pemilu 2029, Jokowi tidak hanya menyatakan dirinya sebagai kader PSI, tetapi juga tampil dalam sejumlah agenda konsolidasi partai.
Jokowi sebelumnya menghadiri Rakorda PSI di Bandar Lampung pada Juni 2026. Keterlibatannya juga berlangsung dalam sejumlah agenda penguatan struktur PSI di daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain konsolidasi struktur, PSI menerima sejumlah politikus yang sebelumnya berkiprah di partai lain.
Sejumlah politikus berlatar belakang NasDem bergabung dengan PSI, di antaranya Ahmad Ali, Hendra Joni, Lutfi Halide, dan Resky Mulfiati Lutfi. PSI mengaitkan masuknya sejumlah kader tersebut dengan apa yang mereka sebut sebagai “Jokowi Effect”.
Perekrutan kader lintas partai tersebut berlangsung bersamaan dengan upaya PSI memperluas struktur organisasi menjelang Pemilu 2029.
PSI dan PT 5 Persen
Persiapan PSI menuju Pemilu 2029 berlangsung ketika besaran parliamentary threshold kembali menjadi pembahasan.
Salah satu angka yang muncul dalam wacana perubahan UU Pemilu adalah 5 persen. Wacana tersebut menjadi perhatian bagi partai-partai yang saat ini tidak memiliki kursi di DPR, termasuk PSI.
Jika angka 5 persen diterapkan, perolehan suara PSI pada dua pemilu sebelumnya masih berada di bawah ambang tersebut. PSI memperoleh 1,89 persen pada Pemilu 2019 dan 2,81 persen pada Pemilu 2024.
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan kenaikan parliamentary threshold menjadi 5 persen akan membuat partai nonparlemen menghadapi tantangan lebih berat untuk memperoleh kursi di DPR.
“Makin berat bagi partai nonparlemen lolos ke Senayan termasuk PSI. Partai nonparlemen harus kerja keras buat lolos PT 5 persen, ini nggak gampang,_ kata Adi kepada RMOL pada 16 September 2026.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan