Dorong Revisi UU Pemilu Tuntas 2026, Perindo Usulkan PT 1 Persen dan Sistem Campuran

Atas dasar tersebut, Perindo mengusulkan agar ambang batas parlemen dievaluasi ulang dengan menerapkan skema tanpa ambang batas (non-PT) atau maksimal sebesar 1 persen.

Kang Ferry menekankan pentingnya bagi seluruh anggota DPR dan partai politik untuk menaati asas Erga Omnes atas putusan Mahkamah Konstitusi. Pengabaian terhadap putusan MK dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap Asas Supremasi Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang merusak fondasi negara hukum.

Guna menghadirkan proses legislasi yang inklusif, Perindo mengapresiasi dan mendorong DPR RI untuk melibatkan secara aktif partai-partai non-parlemen dalam pembahasan RUU Pemilu.

Di samping itu, Perindo menyodorkan usulan penggunaan Sistem Pemilu Campuran (Mixed-Member Proportional) sebagai opsi alternatif yang tidak hanya menjaga semangat proporsionalitas, tetapi juga membuat teknis penyelenggaraan menjadi lebih mudah dan murah.

Pada aspek transparansi, Kang Ferry menekankan pentingnya penguatan teknologi informasi melalui optimalisasi E-Rekap untuk memotong mata rantai manipulasi suara, dengan kewajiban memberikan salinan formulir C-Hasil kepada seluruh partai politik.

Sementara dari sisi efisiensi kelembagaan, partai politik yang telah berpengalaman mengikuti pemilu selama dua periode dan terdaftar resmi di SIPOL KPU diusulkan cukup menjalani verifikasi administrasi tanpa perlu dibebani verifikasi faktual.