Pembacaan teoretis itu kini menemukan ujiannya di panggung politik terkini. Dua tahun setelah Gibran dilantik, posisinya kembali diuji, dan kali ini sikap partai-partai pengusungnya ikut menjadi sorotan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Selasa (10/11/2026), menyampaikan bahwa Gibran mengutarakan niat mundur dari jabatan wakil presiden saat bertemu Prabowo di Istana selama sekitar dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jalur yang disebut sebagai salah satu opsi untuk menyelesaikan polemik itu secara konstitusional.
Prabowo memberinya sejumlah saran. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat itu, serta menegaskan Gibran tetap bekerja seperti biasa.
Perlu dicatat, niat mundur belum sama dengan pengunduran diri yang sah, karena prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Sikap partai-partai pengusung kini jauh berbeda dari 2023, ketika mereka satu barisan mengantarkan Gibran mendampingi Prabowo.
Golkar menjadi partai pertama yang terbuka mengusulkan Gibran lewat Rapimnas 21 Oktober 2023, beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Partai itu belakangan mengakui kampanye bersama Prabowo-Gibran mendongkrak perolehan suaranya.
Kini Ketua Umum Bahlil Lahadalia hanya meminta semua pihak menghormati saran Prabowo. Ia belum menyampaikan keputusan politik dan tidak mau berspekulasi sebelum perkembangan politik dan konstitusional lebih jelas.
Demokrat dulu menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo, menerima pilihan atas Gibran, lalu bergabung dalam barisan pendukung.
Kini Ketua Umum Agus Harimurti (AHY) Yudhoyono menegaskan partainya masih mengamati dan ingin memastikan proses serta prosedur konstitusi berjalan baik.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan