Feri menyebut kelompok tersebut tidak memiliki agenda menyerang Presiden, mengambil alih pemerintahan, ataupun melakukan kudeta bersenjata.
Ia juga menegaskan bahwa kekuatan Kabinet Bayangan berada pada gagasan dan kritik terhadap penyelenggaraan negara, bukan pada instrumen kekuasaan formal.
Dalam konteks hukum, Feri mengingatkan bahwa dugaan penyadapan tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar.
Penegakan hukum harus didasarkan pada unsur pidana dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia sebelumnya mempertanyakan isi informasi yang disadap, tujuan penyadapan, serta bukti yang menghubungkan tindakan tersebut dengan rencana menggulingkan pemerintahan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan