Feri Amsari Tantang Prof Gema Debat Terbuka soal Tuduhan Makar Kabinet Bayangan

JAKARTA, RMTVNews.com — Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menantang Prof Gema Goeyardi untuk berdebat secara terbuka terkait tudingan bahwa gerakan Kabinet Bayangan terlibat dalam dugaan upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Feri membantah tuduhan tersebut dan meminta Prof Gema menunjukkan bukti yang mendasari pernyataannya.

Ia menilai tudingan makar tanpa disertai bukti berpotensi menjadi instrumen politik untuk membangun pembenaran terhadap tindakan kekuasaan.

Tantangan itu disampaikan Feri melalui akun media sosial X miliknya pada Minggu (8/11/2026).

Dalam unggahannya, Feri mempersoalkan tuduhan yang mengaitkan Kabinet Bayangan dengan upaya makar.

Ia bahkan menyamakan pola tuduhan tersebut dengan praktik politik pada masa Orde Baru.

Feri menyatakan bersedia menjelaskan persoalan itu dari perspektif hukum dan politik ketatanegaraan dalam forum debat terbuka.

Ia juga menyampaikan tantangan serupa melalui akun Threads. Feri mengajak Prof Gema hadir untuk membahas tuduhan tersebut sekaligus menguji dasar argumentasi yang digunakan.

Menurut Feri, gerakan Kabinet Bayangan bersedia membuka ruang debat agar publik dapat menilai langsung argumentasi kedua pihak.

Tudingan terhadap Kabinet Bayangan muncul di tengah perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Prof Gema Goeyardi sebelumnya mengaitkan dugaan penyadapan tersebut dengan skenario politik yang lebih besar.

Ia menuding adanya keterlibatan Kabinet Bayangan dalam dugaan upaya makar.

Namun, tuduhan tersebut dibantah Feri Amsari.

Feri sebelumnya juga pernah menjelaskan bahwa pembentukan Kabinet Bayangan bukan merupakan upaya menggulingkan pemerintahan Prabowo.

Dalam penjelasannya, Kabinet Bayangan dibentuk sebagai wadah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan untuk memperkuat fungsi kontrol publik.

Feri menyebut kelompok tersebut tidak memiliki agenda menyerang Presiden, mengambil alih pemerintahan, ataupun melakukan kudeta bersenjata.

Ia juga menegaskan bahwa kekuatan Kabinet Bayangan berada pada gagasan dan kritik terhadap penyelenggaraan negara, bukan pada instrumen kekuasaan formal.

Dalam konteks hukum, Feri mengingatkan bahwa dugaan penyadapan tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar.

Penegakan hukum harus didasarkan pada unsur pidana dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia sebelumnya mempertanyakan isi informasi yang disadap, tujuan penyadapan, serta bukti yang menghubungkan tindakan tersebut dengan rencana menggulingkan pemerintahan.