Isu HAM Papua Kembali Bergulir di PBB, DPR dan Menteri HAM Tegaskan Perlindungan Sipil

JAKARTA — Isu hak asasi manusia (HAM) di Papua kembali menjadi perhatian di forum internasional setelah Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale menyinggung laporan dugaan pelanggaran HAM di West Papua dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis (24/9/2026).

Pernyataan tersebut mendapat respons dari parlemen Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan narasi yang disampaikan pemerintah Kepulauan Solomon, sementara anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyoroti sumber dan proses verifikasi laporan yang menjadi dasar pernyataan tersebut.

Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya telah menyampaikan pentingnya perlindungan masyarakat sipil dan kepatuhan seluruh pihak terhadap hukum humaniter dalam konflik Papua.

Sukamta: Narasi Papua Harus Berbasis Data

Sukamta mengatakan perhatian negara-negara Pasifik terhadap Papua dapat dipahami karena adanya hubungan Melanesia. Namun, menurut dia, persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan informasi yang seimbang dan terverifikasi.

“Komisi I DPR RI menolak secara tegas dan tidak menoleransi segala bentuk narasi bias yang disampaikan Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengenai wilayah kedaulatan Indonesia,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/9/2026).