Ketua Fraksi PAN MPR Desak Gibran Mundur Usai Putusan MA soal Suket SMA

Penggunaan HMP tidak serta-merta memberhentikan seorang wakil presiden. Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan yang harus dilalui.

Usul DPR harus lebih dulu disetujui dalam rapat paripurna dengan syarat kuorum dan dukungan dua pertiga, kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika MK menyatakan terbukti, DPR meneruskan usul tersebut ke MPR, yang memutuskan dalam sidang paripurna MPR.

Polemik ini bermula dari putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026). Perkara diajukan advokat Muhammad Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, lalu mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Putusan itu menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Perkara ini berkaitan dengan persidangan di MK pada awal Oktober 2026, ketika terungkap bahwa dokumen pendidikan luar negeri Gibran berupa sertifikat kehadiran, bukan ijazah kelulusan.

Dalam penjelasan resminya pada Senin (2/11/2026), MA menegaskan putusan kasasi berfokus pada keabsahan surat keterangan penyetaraan dan tidak menjadi keputusan pemberhentian atau pembatalan jabatan wakil presiden.

Dengan demikian, konsekuensi putusan terhadap jabatan Gibran tidak dapat disamakan secara otomatis dengan pemberhentian.

Sejumlah pihak menafsirkan putusan ini berbeda. Subhan Palal dan pakar hukum Denny Indrayana menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut pilihan yang tersisa adalah Gibran mundur atau diberhentikan melalui DPR dan MPR.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo meminta DPR segera menentukan hak konstitusional yang akan digunakan.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan dapat ditempuh jika seluruh syarat konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif lain.