Ketua Fraksi PAN MPR Desak Gibran Mundur Usai Putusan MA soal Suket SMA

JAKARTA, RMTVNews.com — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR RI, Syarifuddin Sudding, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah.

Dokumen itu digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Sudding menilai putusan tersebut menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan syarat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Ia meminta Gibran mundur secara sukarela sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.

Jika Gibran tetap mempertahankan jabatannya, Sudding menyebut DPR RI perlu menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan ini melalui jalur politik.

“Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus dieksekusi lewat jalur politik,” kata Sudding dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI itu berpandangan, pembatalan dokumen penyetaraan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari persyaratan administrasi yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Menurutnya, persoalan ini juga menyangkut legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.

“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas putusan Mahkamah Agung, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik,” ujarnya.

Sudding menyebut DPR memiliki instrumen konstitusional jika Gibran tidak bersedia mundur.

Ia merujuk pada hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar putusan MA yang menurutnya bersifat eksekutorial, serta Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden dan wakil presiden.