Nasib Gibran di Ujung Tanduk, 7 Parpol Bicara Pemakzulan, Siapa Calon Wapres Berikutnya?

“Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang ‘memundurkan’ beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD,” kata Jansen.

Di PKS, politisi senior Mulyanto menyatakan dukungan terhadap pandangan sejumlah politisi lintas fraksi yang mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan mekanisme konstitusional dapat dijalankan apabila seluruh persyaratan memang telah terpenuhi.

“Saya katakan kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, ya kan? Memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, jalankan saja,” ujar Surya Paloh.

Dari PKB, anggota DPR Muhammad Khozin menyebut Hak Menyatakan Pendapat memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3.

Ketentuan tersebut mengatur Hak Menyatakan Pendapat untuk menyatakan pendapat atas Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

PAN juga menyampaikan pandangan serupa. Sarifuddin Sudding mendorong Gibran mengundurkan diri. Jika tidak, DPR dinilai dapat menggunakan kewenangan konstitusional, termasuk Hak Menyatakan Pendapat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan pandangan bahwa gugurnya aspek-aspek mendasar persyaratan kepemimpinan dapat menghilangkan legitimasi pejabat yang bersangkutan.

Di tengah pernyataan sejumlah partai, posisi Gerindra menjadi perhatian karena partai tersebut merupakan kendaraan politik Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan fraksinya belum menetapkan sikap resmi mengenai wacana pemakzulan Gibran.

Gerindra masih menunggu pembahasan internal setelah masa sidang DPR kembali dibuka.