Revisi UU Pemilu: Antara Putusan MK dan Kartelisasi Parpol di Senayan

Karena itu, Marselinus mendorong agar pembahasan RUU Pemilu dilakukan dengan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna. Pelibatan masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu dan partai politik, termasuk partai nonparlemen, dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga legitimasi publik.

Keterlibatan partai nonparlemen menjadi isu penting karena perubahan ambang batas parlemen akan berdampak langsung terhadap partai-partai yang belum memiliki kursi di DPR. Perindo menyambut baik rencana Komisi II DPR RI yang membuka ruang bagi partai nonparlemen untuk terlibat dalam pembahasan RUU Pemilu.

Selain persoalan ambang batas, Ferry juga menawarkan sejumlah gagasan untuk memperbaiki desain dan tata kelola Pemilu 2029. Salah satunya adalah penerapan sistem pemilu campuran atau Mixed-Member Proportional (MMP) yang dinilai dapat menjadi jalan tengah untuk memperkuat prinsip proporsionalitas sekaligus membuat pelaksanaan pemilu lebih sederhana dan efisien.

Digitalisasi pemilu juga dinilai perlu diperkuat. Optimalisasi sistem e-rekap dianggap penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi manipulasi dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Dalam konteks tersebut, Ferry menekankan pentingnya kewajiban penyelenggara memberikan salinan dokumen C Hasil kepada seluruh partai politik peserta pemilu.

Di sisi lain, proses verifikasi partai politik juga dinilai perlu disederhanakan. Partai politik yang telah mengikuti pemilu selama dua periode dan data keanggotaannya telah tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU diusulkan cukup menjalani verifikasi administrasi tanpa harus kembali menjalani verifikasi faktual secara keseluruhan.

Seluruh gagasan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Pemilu 2029 tidak hanya berkutat pada angka parliamentary threshold. Persoalannya jauh lebih luas, mulai dari desain sistem pemilu, pembagian daerah pemilihan, tata kelola penyelenggara, teknologi pemilu, verifikasi peserta hingga mekanisme memastikan suara rakyat benar-benar terkonversi menjadi representasi politik.