Bareskrim menyebut dugaan itu mencakup penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.

Dalam perkara tersebut, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Tiga tersangka pertama diumumkan pada 3 November 2026 dan satu tersangka lagi ditambahkan pada 5 November 2026.

Listyo Sigit, yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), diberhentikan dari jabatan tersebut melalui keputusan presiden.

Bareskrim menyatakan masih mendalami peran masing-masing tersangka.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut kasus penyadapan ilegal turut disinggung dalam pertemuan itu, meski hanya sedikit.

Menurut Dasco, Presiden juga menyampaikan sejumlah hal terkait arah pembangunan Indonesia.

Ketika ditanya alasan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis tidak hadir, Tito mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya enggak tahu, saya yang diundang. Otomatis saya hadir,” kata Tito.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.

Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.