Tito Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan 10 Eks Kapolri, Kebocoran Negara Jadi Bahasan

JAKARTA, RMTVNews.com — Presiden Prabowo Subianto membahas persoalan kebocoran negara bersama 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam pertemuan di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga mantan Kapolri dan turut hadir, mengungkapkan bahwa Prabowo memaparkan situasi yang tengah dihadapi pemerintah, termasuk persoalan kebocoran keuangan negara.

Tito mengaku menghadiri pertemuan itu setelah menerima undangan dari Presiden Prabowo dan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).

“Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa, kebocoran negara dan lain-lain,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Tito, PP Polri juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo, terutama program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dukungan itu mencakup upaya pemerintah mencegah kebocoran keuangan negara.

“Intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi,” ujarnya.

Tito tidak menguraikan bentuk kebocoran keuangan negara yang dimaksud maupun materi pembicaraan lainnya.

Ia menyebut Ketua Umum PP Polri, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, lebih berkompeten menjelaskan hasil pertemuan.

Sekretariat Presiden sebelumnya menyebut pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan mengenai berbagai isu aktual, termasuk perkembangan internal institusi Polri.

Pertemuan berlangsung ketika Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh media dan organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha.

Bareskrim menyebut dugaan itu mencakup penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.

Dalam perkara tersebut, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Tiga tersangka pertama diumumkan pada 3 November 2026 dan satu tersangka lagi ditambahkan pada 5 November 2026.

Listyo Sigit, yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), diberhentikan dari jabatan tersebut melalui keputusan presiden.

Bareskrim menyatakan masih mendalami peran masing-masing tersangka.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut kasus penyadapan ilegal turut disinggung dalam pertemuan itu, meski hanya sedikit.

Menurut Dasco, Presiden juga menyampaikan sejumlah hal terkait arah pembangunan Indonesia.

Ketika ditanya alasan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis tidak hadir, Tito mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya enggak tahu, saya yang diundang. Otomatis saya hadir,” kata Tito.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.

Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.