ICW Bongkar Kontrak Rp14,69 Miliar Pemerintah dengan Perusahaan Raffi Ahmad

Kedua kementerian sebenarnya memiliki perangkat komunikasi publik, seperti biro hubungan masyarakat, situs resmi, dan kanal media sosial yang dibiayai melalui anggaran negara.

Kemendikbudristek memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara KKP mempunyai Biro Hubungan Masyarakat.

ICW menilai penggunaan jasa pihak ketiga perlu disertai penjelasan mengenai kebutuhan, manfaat, dan hasil yang ingin dicapai.

Paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar juga menjadi perhatian. ICW mempertanyakan dasar kebutuhan dan kontribusi pengeluaran untuk menghadirkan figur publik dalam kegiatan pemerintah.

Keterbukaan kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan dinilai diperlukan agar publik dapat mengukur manfaat belanja tersebut.

Persoalan lain yang disoroti ICW adalah spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha.

Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik.

Namun, nama paket secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

ICW menilai spesifikasi yang langsung merujuk pada kanal dan akun tertentu berpotensi membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan setara untuk menawarkan layanan sejenis.

Organisasi itu juga mempertanyakan dasar penetapan harga. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.

Sementara tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

ICW meminta keterbukaan metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, dan kewajaran nilai kontrak.

Sorotan berikutnya berkaitan dengan potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad diketahui memiliki keterkaitan kepemilikan dengan PT Rans Animasi Indonesia.