Jokowi dan di Balik KTA “Partai Sengketa Ijazah” PSI

Pendekatan dramaturgi Erving Goffman memperjelas situasi tersebut. Rakorda PSI di Bandung dapat dibaca sebagai front stage, tempat pesan politik ditampilkan kepada audiens. Jokowi hadir sebagai figur utama, kader dan pengurus PSI menjadi audiens langsung, sementara KTA berfungsi sebagai prop yang memperkuat pesan verbal.

Yang ditampilkan bukan hanya kartu, melainkan hubungan antara tokoh, partai, panggung dan waktu.

Menariknya, simbol tersebut segera memperoleh makna lain setelah ditanggapi oleh PDI Perjuangan (PDIP). Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli mengaitkan aksi Jokowi menunjukkan KTA PSI dengan polemik mengenai ijazah.

“KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?” kata Guntur Romli.

Guntur kemudian mempertanyakan mengapa Jokowi menunjukkan KTA ketika sebelumnya terdapat permintaan agar dokumen ijazah ditunjukkan.

“Diminta nunjukin ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA, hehehe,” ujarnya.

Di titik ini muncul fenomena yang menarik dalam komunikasi politik. Sebuah simbol tidak sepenuhnya berada dalam kendali pihak yang memproduksinya.

Bagi Jokowi, KTA merupakan penanda keanggotaan PSI. Bagi pihak yang memberikan respons politik, simbol yang sama dapat ditempatkan dalam konteks yang berbeda. Guntur menghubungkannya dengan isu ijazah sehingga perhatian publik kembali diarahkan kepada persoalan tersebut.