KTA dan ijazah sendiri berada dalam domain yang berbeda.

KTA menunjukkan afiliasi atau keanggotaan politik seseorang. Sementara ijazah merupakan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan riwayat akademik. Tidak ada hubungan administratif langsung antara keduanya.

Namun dalam ruang publik, terutama ruang media, kedua simbol itu dapat ditempatkan berdampingan melalui komentar politik. Ketika sebuah peristiwa visual menghasilkan pemberitaan, respons terhadap peristiwa tersebut dapat menciptakan lapisan makna baru.

Di sinilah konsep attention economy menjadi relevan. Perhatian publik merupakan sumber daya yang terbatas. Sebuah gambar, pernyataan atau benda yang memperoleh perhatian media dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai isu lain.

Karena itu, persoalannya bukan apakah KTA PSI berkaitan secara substantif dengan ijazah. Keduanya jelas berbeda. Persoalannya adalah bagaimana sebuah simbol politik dapat menjadi titik masuk bagi aktor lain untuk menyampaikan pesan yang berbeda.

Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan Gun Gun Heryanto mengenai Jokowi sebagai figur dengan performa komunikatif yang dapat dibaca melalui berbagai makna. Dalam tulisan akademiknya, Gun Gun menyebut Jokowi sebagai “narasi multimakna” yang dibaca dan diinterpretasikan secara berbeda-beda.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.