Ahrie Sonta Siap Buka-bukaan soal Kasus Penyadapan Prabowo

JAKARTA, RMTVNews.com — Kuasa hukum Irjen Ahrie Sonta Nasution, Krisna Murti, menyatakan kliennya siap kooperatif dalam proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ahrie Sonta juga disebut terbuka untuk membantu mengungkap perkara tersebut.

Krisna mengatakan, pendampingan hukum terhadap Ahrie telah diberikan sejak kliennya masih berstatus saksi hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ia memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

“Pertama kami memastikan bahwa proses hukum dijalankan sesuai ketentuan KUHAP. Yang kedua, klien kami mendapat pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai saksi hingga menjadi tersangka,” kata Krisna Murti dalam pernyataan melalui video yang diterima RMTV News, Jumat (6/11/2026).

Ia juga membantah adanya intimidasi selama proses pemeriksaan. Menurut dia, proses hukum berjalan transparan dan pihaknya akan tetap kooperatif.

“Yang ketiga, tidak ada intimidasi, proses hukum berjalan transparan. Yang keempat, saat ini proses hukum masih berjalan, kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Yang kelima, klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” ujarnya.

Krisna mengatakan pihaknya akan mencermati persangkaan pasal yang dikenakan kepada Ahrie dengan mencocokkannya pada fakta hukum. Ia menyatakan tidak ingin membangun opini yang dapat memengaruhi proses penyidikan.

“Kemudian kami tidak ingin membangun opini terhadap proses hukum yang berjalan. Kami meyakini penegakan hukum akan berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak klien kami,” kata Krisna.

Peran Ahrie dalam Perkara Penyadapan

Ahrie Sonta menjadi satu dari empat anggota kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Bareskrim Polri menyebut Ahrie dan Eko diduga harus mendapatkan izin dari Slamet untuk melakukan provisioning atau penyediaan akses penyadapan melalui sistem Lawful Interception Monitoring System (LIMS).

Dalam penyidikan, Ahrie juga disebut pernah meminta izin kepada Slamet pada awal Oktober 2026 untuk menghapus berkas penyadapan.

Slamet, yang saat itu menjabat sebagai pengawas dewan di Monitoring Center Bareskrim, disebut menyetujui permintaan tersebut.

Slamet tidak ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke. Sementara Listyo Sigit, Ahrie, dan Eko ditahan di Mako Brimob.

Bareskrim telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli dalam penyidikan perkara tersebut.

Polri juga memastikan keempat tersangka akan menjalani proses penegakan kode etik profesi Polri. Namun, hingga Jumat, 6 November 2026, jadwal sidang etik belum diumumkan secara resmi.