Perubahan hak atas tanah harus memenuhi persyaratan hukum dan administratif, termasuk status tanah, subjek pemegang hak, peruntukan, serta ketentuan yang berlaku.

Dalam kondisi tertentu, HGB atau Hak Pakai atas tanah yang memenuhi persyaratan dapat dimohonkan perubahan menjadi Hak Milik. Namun, tidak semua bidang tanah dapat memperoleh perubahan tersebut.

Karena itu, calon pembeli perlu memeriksa status hak, asal tanah, masa berlaku sertifikat, serta kemungkinan perubahan hak sebelum melakukan transaksi.

Pemeriksaan juga penting untuk memastikan tanah tidak sedang dalam sengketa, tidak dibebani Hak Tanggungan yang belum diselesaikan, dan tidak memiliki persoalan administrasi pertanahan lainnya.

Apa yang Harus Diperiksa Sebelum Membeli Tanah atau Rumah?

Memahami perbedaan SHM, HGB, dan Hak Pakai merupakan langkah awal dalam transaksi properti. Calon pembeli juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan status hukum objek yang akan dibeli.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:

Jenis hak atas tanah: pastikan apakah objek memiliki status SHM, HGB, atau Hak Pakai.

Masa berlaku hak: khususnya untuk HGB dan Hak Pakai berjangka, periksa tanggal berakhir serta ketentuan perpanjangannya.

Nama pemegang hak: cocokkan identitas pemegang hak dengan dokumen kepemilikan dan pihak yang melakukan transaksi.

Beban dan sengketa: periksa kemungkinan adanya Hak Tanggungan, blokir, sita, atau sengketa yang berkaitan dengan objek tanah.

Kesesuaian tata ruang: pastikan penggunaan tanah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Riwayat dan status administrasi: lakukan pengecekan melalui kantor pertanahan atau layanan resmi Kementerian ATR/BPN.

Pemeriksaan tersebut membantu mengurangi risiko sengketa dan persoalan hukum yang dapat muncul setelah transaksi.

Memahami Status Tanah Sebelum Mengambil Keputusan

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.