Untuk Hak Pakai di atas tanah negara dan HPL, jangka waktunya dapat mencapai paling lama 30 tahun, diperpanjang paling lama 20 tahun, dan diperbarui paling lama 30 tahun.

Adapun Hak Pakai di atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan dengan pemegang Hak Milik sesuai ketentuan.

Hak Pakai selama dipergunakan antara lain diberikan kepada instansi pemerintah dan pihak tertentu lainnya sesuai peraturan. Hak ini tidak menggunakan skema jangka waktu seperti Hak Pakai berjangka.

Dalam praktiknya, Hak Pakai dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk hunian tertentu, fasilitas sosial, dan penggunaan tanah oleh instansi yang berwenang.

Perbedaan SHM, HGB, dan Hak Pakai

Perbedaan utama ketiga jenis hak atas tanah tersebut terletak pada sifat hak, subjek pemegang, jangka waktu, dan kewenangan atas tanah.

SHM memberikan hak kepemilikan atas tanah yang bersifat turun-temurun dan tidak dibatasi jangka waktu tertentu. Hak ini pada prinsipnya hanya dapat dimiliki warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah.

HGB memberikan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak ini dibatasi jangka waktu dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai jenis tanah yang mendasarinya.

Hak Pakai memberikan kewenangan menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah sesuai keputusan pemberian hak atau perjanjian dengan pemilik tanah. Hak Pakai dapat memiliki jangka waktu tertentu atau diberikan selama dipergunakan, bergantung pada dasar pemberiannya.

Perbedaan tersebut membuat ketiganya tidak dapat disamakan hanya berdasarkan nama sertifikat atau jenis bangunan yang berdiri di atas tanah.

Apakah HGB dan Hak Pakai Bisa Menjadi SHM?

HGB dan Hak Pakai tidak otomatis berubah menjadi SHM ketika masa berlakunya berakhir atau ketika pemegangnya ingin memiliki tanah secara penuh.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.