Bagaimana Proses Perkara Pidana dari Polisi hingga Pengadilan Menurut KUHAP 2025?

Karena itu, laporan polisi tidak dengan sendirinya berarti orang yang dilaporkan menjadi tersangka.

Penyidikan: Mengumpulkan Bukti dan Menemukan Tersangka

Apabila dari penyelidikan ditemukan dasar untuk melanjutkan perkara, proses dapat masuk ke tahap penyidikan.

Dalam KUHAP 2025, penyidikan menjadi bagian tersendiri yang diatur setelah ketentuan mengenai penyelidikan. KUHAP juga mengatur koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan.

Pada tahap ini, penyidik melakukan tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, serta melakukan tindakan hukum lain sesuai ketentuan KUHAP.

Penyidikan dapat melibatkan penyidik Polri maupun penyidik lain yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang tertentu.

Dengan demikian, istilah “dari polisi hingga pengadilan” merupakan gambaran umum yang mudah dipahami, tetapi secara hukum tidak semua perkara pidana hanya ditangani oleh kepolisian.

Kapan Seseorang Menjadi Tersangka?

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan.

KUHAP 2025 memberikan definisi tersangka dan mengatur syarat penetapannya berdasarkan alat bukti. Status tersebut belum berarti seseorang telah terbukti bersalah.

Ini penting dalam pemberitaan perkara pidana. Tersangka merupakan status dalam proses penyidikan, bukan putusan bersalah dari pengadilan.

Selain itu, KUHAP 2025 juga memperkuat mekanisme praperadilan. Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa keberatan terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Berkas Perkara Masuk ke Penuntut Umum

Setelah proses penyidikan selesai, perkara memasuki hubungan kerja antara penyidik dan Penuntut Umum.

KUHAP 2025 memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan serta melakukan koordinasi dengan penyidik untuk kepentingan melengkapi hasil penyidikan.