Bagaimana Proses Perkara Pidana dari Polisi hingga Pengadilan Menurut KUHAP 2025?

Terhadap putusan pengadilan, hukum acara pidana menyediakan mekanisme upaya hukum.

KUHAP 2025 membagi upaya hukum menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pengaturannya terdapat dalam Bab XVI dan Bab XVII KUHAP 2025.

Upaya hukum biasa antara lain berkaitan dengan pemeriksaan pada tingkat berikutnya sesuai syarat dan ketentuan hukum. Sementara upaya hukum luar biasa tersedia dalam kondisi tertentu yang ditentukan undang-undang.

Karena itu, putusan pengadilan tingkat pertama tidak selalu langsung menjadi putusan berkekuatan hukum tetap.

Kapan Seseorang Disebut Terpidana?

Istilah terpidana berbeda dengan terdakwa.

Seseorang disebut terpidana ketika telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, rangkaian sederhananya adalah:

Laporan/informasi

↓

Penyelidikan

↓

Penyidikan

↓

Tersangka

↓

Penuntutan

↓

Terdakwa

↓

Persidangan

↓

Putusan

↓

Upaya hukum jika ditempuh

↓

Putusan berkekuatan hukum tetap

↓

Terpidana dan pelaksanaan putusan

Tidak Semua Perkara Harus Berakhir dengan Pemidanaan

Tahapan tersebut tidak berarti setiap laporan pasti berakhir dengan seseorang menjadi terpidana.

Perkara dapat dihentikan sesuai alasan dan mekanisme yang ditentukan hukum. KUHAP 2025 juga memperkenalkan atau mengatur lebih lanjut mekanisme seperti keadilan restoratif, pengakuan bersalah (plea bargain), dan perjanjian penundaan penuntutan (deferred prosecution agreement) dalam kondisi yang memenuhi persyaratan.