Dudung Enggan Berspekulasi soal Tersangka Baru Kasus Penyadapan Listyo Sigit

JAKARTA, RMTVNews.com — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan tindakan penyadapan yang diduga dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Dudung mengatakan, penyadapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Tindakan tersebut hanya dibenarkan dalam kepentingan tertentu, terutama untuk kebutuhan penyidikan sesuai ketentuan hukum.

“Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara,” kata Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dia meminta penanganan perkara tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum hingga tuntas. Dudung juga tidak bersedia berspekulasi mengenai kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah,” ujarnya.

Polri sebelumnya menetapkan tiga tersangka pada 3 November 2026 dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Ketiganya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Eko Hadi Santoso (EHS).

Pada 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka. Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang.

Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke.

Yusril Sebut Penyidikan Mengarah ke Dugaan Makar

Perkembangan perkara ini juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, penyidik menemukan bukti tambahan setelah melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap perkara tersebut.

Yusril menjelaskan, pada tahap awal penetapan tersangka, penyidik baru menerapkan pasal-pasal terkait penyadapan dan intersepsi elektronik.

Dugaan makar belum dimasukkan karena saat itu alat bukti yang mengarah pada tindak pidana tersebut belum ditemukan.

Namun, perkembangan penyidikan kemudian memunculkan indikasi adanya tujuan untuk melumpuhkan Presiden Prabowo Subianto sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan.

Menurut Yusril, dugaan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional. Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, termasuk perbuatan yang dimaksudkan membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa dugaan makar masih harus didalami oleh penyidik.

Penentuan tindak pidana tidak dapat didasarkan pada pendapat atau spekulasi, melainkan harus ditopang alat bukti sesuai ketentuan hukum.

Bareskrim Polri masih menangani penyidikan perkara ini untuk mengungkap tujuan penyadapan, keterlibatan masing-masing tersangka, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain di balik tindakan tersebut.