Ketiga, siapa pemegang hak atas tanah dasarnya apabila HGB berdiri di atas HPL atau Hak Milik.

Keempat, apakah HGB memenuhi persyaratan untuk diperpanjang atau diperbarui.

Kelima, apakah terdapat masalah lain pada bidang tanah seperti blokir, sita, sengketa atau pembebanan Hak Tanggungan.

Informasi tersebut dapat diperiksa berdasarkan sertifikat dan dokumen pertanahan yang dimiliki serta melalui layanan resmi Kementerian ATR/BPN.

Bagaimana jika HGB sudah telanjur berakhir?

Jika HGB telah berakhir, situasinya berbeda dengan permohonan perpanjangan sebelum berakhir.

Pemegang hak perlu melihat status tanah setelah HGB berakhir dan mekanisme hukum yang tersedia berdasarkan jenis tanahnya.

Karena itu, tidak tepat menyamaratakan semua kasus dengan kalimat “HGB habis berarti tanah langsung disita negara.”

Status tanah setelah HGB berakhir harus dilihat berdasarkan jenis tanah, dasar pemberian HGB, dokumen pertanahan dan ketentuan yang berlaku.

Jangan menunggu sampai sertifikat kedaluwarsa

Bagi pemilik rumah dengan sertifikat HGB, tanggal berakhirnya hak merupakan informasi penting.

Memeriksa masa berlaku sejak awal memberikan waktu untuk menyiapkan proses perpanjangan atau pembaruan apabila memenuhi persyaratan.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa HGB bukan Hak Milik. Karena itu, membeli rumah dengan sertifikat HGB berarti membeli atau memperoleh hak atas tanah dengan karakter dan jangka waktu yang berbeda dari SHM.

Fakta hukum

HGB adalah hak atas tanah dengan jangka waktu tertentu.

Untuk HGB di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan, PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur jangka waktu paling lama 30 tahun, perpanjangan paling lama 20 tahun dan pembaruan paling lama 30 tahun.

HGB di atas Hak Milik memiliki ketentuan jangka waktu yang berbeda.

Karena itu, ketika HGB mendekati masa berakhir, pemegang hak perlu memeriksa jenis tanah, dasar hak dan prosedur perpanjangan atau pembaruan.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.