RMTVNews.com — Kasus Hak Guna Bangunan (HGB) dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah, persoalan batas bidang, peralihan hak, HGB yang telah berakhir, hingga konflik antara pemegang HGB dengan pemegang Hak Pengelolaan (HPL) atau pemilik tanah.
Karena itu, ketika membaca kasus HGB, persoalan tidak cukup dilihat dari sertifikat yang dimiliki para pihak.
Kronologi, dasar penerbitan hak, status tanah, jangka waktu HGB, dokumen peralihan, serta proses administrasi dan hukum harus diperiksa secara berurutan.
Apa Itu HGB?
Hak Guna Bangunan merupakan salah satu hak atas tanah yang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
PP tersebut berstatus berlaku dan menjadi salah satu dasar pengaturan hak atas tanah saat ini.
HGB berbeda dengan Hak Milik.
Karena itu, pemegang HGB memiliki hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang diberikan dengan status HGB selama jangka waktu dan ketentuan hak tersebut masih berlaku.
Kenapa Kasus HGB Bisa Menjadi Sengketa?
Sengketa HGB dapat muncul karena beberapa sebab.
Misalnya, para pihak berbeda pendapat mengenai siapa yang memiliki hak atas tanah.
Persoalan juga dapat muncul karena adanya peralihan HGB yang dipersoalkan, perbedaan batas bidang tanah, tumpang tindih dokumen, penggunaan tanah yang tidak sesuai, atau masa berlaku HGB yang telah berakhir.
Dalam HGB di atas HPL, hubungan dengan pemegang HPL juga menjadi faktor penting.
Artinya, status HGB harus dibaca bersama dengan dasar tanah tempat HGB tersebut berada.
Langkah Pertama: Susun Kronologi
Dalam kasus HGB, kronologi merupakan dokumen analisis yang sangat penting.
Kronologi setidaknya harus menjawab:
1. Siapa yang pertama kali menguasai atau memiliki dasar hak atas tanah?
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan