Dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Menurut pengungkapan Bareskrim, penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik, tanpa disertai laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 yang disebut bertujuan menghilangkan jejak aktivitas tersebut.

Baca Juga:Isu Pencekalan Tito Karnavian ke Luar Negeri, Yusril Cek Langsung ke Dirjen Imigrasi

Salah satu tersangka yakni Irjen Slamet Uliandi diduga memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.

Ia disebut memberikan izin terkait pelaksanaan penyadapan sekaligus penghapusan hasil penyadapan.

Pengajuan perlindungan oleh enam saksi kini masih menunggu hasil penelaahan LPSK. Lembaga tersebut belum mengumumkan keputusan atas permohonan perlindungan tersebut.

Baca Juga:Tito Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan 10 Eks Kapolri, Kebocoran Negara Jadi Bahasan
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.