Anggota KPU Idham Holik menyebut Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Legalisasi Ijazah Luar Negeri serta Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 terkait penyetaraan khusus pendidikan tinggi sebagai rujukan dalam penyusunan pengaturan KPU.
Idham juga mengatakan proses penyusunan PKPU dilakukan melalui konsultasi dengan kementerian terkait.
KPU sebelumnya menjelaskan bahwa dokumen persyaratan pencalonan Gibran telah diterima dan diverifikasi. KPU merujuk pada surat keterangan penyetaraan pendidikan sebagai bagian dari dokumen yang digunakan dalam proses tersebut.
Dengan demikian, persoalan yang didalami hakim bukan semata-mata apakah terdapat regulasi mengenai penyetaraan ijazah luar negeri, tetapi bagaimana norma tersebut diterjemahkan ke dalam aturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta bagaimana KPU menerapkannya dalam proses verifikasi.
Norma Pengecualian Belum Ada pada Pilpres 2019
Hakim MK Enny Nurbaningsih kemudian menggali lebih jauh keberadaan Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Enny awalnya menanyakan apakah norma tersebut merupakan ketentuan yang dibuat untuk setiap penyelenggaraan Pilpres atau khusus untuk Pilpres 2024.
KPU menjelaskan bahwa norma serupa juga digunakan dalam pengaturan Pilkada.
Namun, Hakim Saldi Isra mempersempit pertanyaan tersebut. Ia meminta KPU menjelaskan apakah materi norma yang sama sudah pernah terdapat dalam PKPU Pilpres sebelum 2024, khususnya pada Pemilu 2019.
“Bukan soal Permendikbudnya itu dijadikan dasar pertimbangan, bukan itu. Tapi materi yang kemudian mengatakan bahwa calon presiden atau wakil presiden yang penyetaraan luar negeri itu, itu sudah ada enggak di PKPU sebelumnya, pemilihan umum lima tahun sebelumnya? Atau 2019?” tanya Saldi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan