Transfer Daerah Dipangkas, Prabowo: Uang Ada, Pembangunan Tak Jalan!

Namun, kritik terhadap pemangkasan TKD sebenarnya telah disampaikan sejumlah pengamat sebelum pernyataan terbaru Prabowo.

Pada Agustus 2026, pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menyoroti dampak pemangkasan TKD terhadap daerah. Dalam dialog publik “Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur 2027” di Samarinda, Syaiful menyebut daerah sangat dirugikan oleh kebijakan tersebut.

“Karena pemenuhan kebutuhan anggaran untuk APBN saja defisit, apalagi membayar ke daerah,” kata Syaiful, seperti dikutip Kaltim Kece, 3 Agustus 2026.

Menurut Syaiful, persoalan tidak hanya menyangkut besaran transfer, tetapi juga arah kebijakan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai pemerintah daerah memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kebutuhan lokal.

“Tentu (pemda) akan lebih efektif dalam mengkonstruksi kebijakan anggaran,” ujarnya.

Syaiful juga menilai konstruksi kebijakan fiskal yang lebih mengutamakan program nasional dapat berimplikasi terhadap program yang menjadi prioritas daerah.

Kritik serupa disampaikan pengamat ekonomi Mohtar Adam dalam forum Kwatak Bacarita di Tidore Kepulauan pada 12 Agustus 2026. Mohtar melihat tekanan fiskal pemerintah pusat berpotensi langsung dirasakan daerah, terutama daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer.